Riset Ungkap Dampak Perubahan Iklim terhadap Migrasi dan Kehidupan Perempuan Pesisir

JAKARTA – Perempuan dan anak disebut menjadi kelompok paling rentan terdampak perubahan iklim, khususnya di kawasan pesisir Indonesia yang menghadapi ancaman banjir rob, penurunan muka tanah, hingga kenaikan suhu ekstrem.

Kondisi tersebut diungkap dalam peluncuran buku berjudul Climate Change, Labour and Migration in Indonesia yang membahas keterkaitan perubahan iklim, migrasi, dan ketenagakerjaan di wilayah pesisir utara Pulau Jawa.

Buku tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Griffith University, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Universitas Diponegoro melalui proyek penelitian yang berfokus pada wilayah Daerah Khusus Jakarta, Semarang, Pekalongan, dan Demak.

Pelaksana Tugas Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN, Muhammad Najib Azca, mengatakan perubahan iklim kini menjadi tantangan lintas sektor yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, hingga migrasi masyarakat.

“Perubahan iklim dapat direspons melalui penguatan sektor pertanian dan struktur komunitas di tingkat domestik, khususnya bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang sering menghadapi beban ganda dalam ketahanan iklim,” ujar Najib dalam diskusi peluncuran buku tersebut.

Ia berharap hasil penelitian dan diskusi dalam buku tersebut dapat memperkaya rekomendasi kebijakan berbasis riset sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Buku tersebut menyoroti berbagai risiko yang dihadapi masyarakat pesisir, mulai dari kenaikan permukaan laut, hilangnya lahan, ancaman migrasi paksa, hingga risiko kerja paksa akibat tekanan ekonomi. Kajian juga membahas isu kesetaraan gender, penyandang disabilitas, dan inklusi sosial dalam konteks perubahan iklim.

Salah satu temuan penelitian menunjukkan sekitar 80 persen perempuan di wilayah terdampak melaporkan penurunan pendapatan akibat banjir, kenaikan permukaan laut, dan penurunan tanah. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak terhadap pemenuhan hak dasar anak, seperti akses pendidikan, kesehatan, nutrisi, dan perlindungan sosial.

Peneliti BRIN, Laely Nurhidayah, menjelaskan buku tersebut disusun sebagai tindak lanjut dari proyek riset bersama KONEKSI terkait kerja paksa dan migrasi akibat perubahan iklim.

Menurut Laely, penelitian itu telah menghasilkan berbagai laporan konsultasi, artikel ilmiah, hingga buku yang ditujukan untuk memperkaya perspektif pembuat kebijakan di kawasan Asia Pasifik.

“Buku ini menyoroti dampak sosial dan bencana yang terjadi secara perlahan di pesisir Jawa, sekaligus menerjemahkan implikasi hukum dan kebijakan menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti,” ujarnya.

Salah satu rekomendasi yang diusulkan dalam penelitian tersebut adalah revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 agar kenaikan muka laut dan penurunan tanah dapat dikategorikan sebagai bencana, sekaligus memasukkan perlindungan sosial adaptif terhadap perubahan iklim.

Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Andhika Ajie, mengatakan perubahan iklim kini bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan tantangan pembangunan perkotaan yang berdampak langsung pada kelompok rentan.

Menurutnya, kota pesisir seperti Jakarta menghadapi tekanan berlapis mulai dari banjir rob, abrasi, penurunan muka tanah, hingga suhu ekstrem, sehingga membutuhkan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis data.

Ajie menambahkan buku tersebut dapat menjadi referensi penting dalam memperkuat pengembangan kebijakan berbasis bukti serta mendukung ketahanan kota melalui kolaborasi lintas sektor.

Sementara itu, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Franky Zamzani, menilai penguatan aksi adaptasi perubahan iklim harus berjalan beriringan dengan upaya mitigasi. Perubahan iklim bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia.

“Buku ini membantu orang memahami bahwa perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia,” kata Franky.

Melalui peluncuran buku dan diskusi tersebut, para narasumber menilai pentingnya pelibatan masyarakat pesisir, perempuan, dan anak-anak dalam proses perumusan kebijakan iklim secara inklusif. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat keadilan iklim sekaligus meningkatkan ketahanan sosial masyarakat di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin besar.