Tol Probolinggo-Banyuwangi akan Jadi Landasan Darurat Rafale Jika Pangkalan Udara TNI AU Dibombardir Musuh

SURABAYA — Jalan tol biasanya hanya dipandang sebagai infrastruktur transportasi. Namun, di tengah perubahan lingkungan strategis kawasan dan modernisasi besar-besaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia, sebagian ruas tol di Jawa Timur mulai dikaji untuk memiliki fungsi tambahan: menjadi landasan alternatif pesawat TNI Angkatan Udara dalam kondisi darurat.

Salah satu ruas yang masuk dalam kajian adalah Tol Probolinggo-Banyuwangi.

Dikutip dari Antara, rencana ini bukan berarti jalan tol tersebut akan segera berubah menjadi pangkalan udara. TNI AU masih melakukan peninjauan untuk memastikan berbagai persyaratan teknis, keselamatan, dan keamanan terpenuhi sebelum sebuah ruas dapat ditetapkan sebagai landasan alternatif.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana mengatakan, Tol Probolinggo-Banyuwangi memang masuk dalam salah satu rencana, tetapi hingga kini belum ditetapkan sebagai lokasi yang akan digunakan.

Pembahasan mengenai kemungkinan pemanfaatan jalan tol tersebut dilakukan dalam rapat yang dipimpin Wakil Kepala Staf TNI AU Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi di Markas Besar TNI AU, Cilangkap, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.

Dalam rapat itu, TNI AU membahas berbagai kebutuhan teknis yang harus dipenuhi apabila ruas jalan tol akan digunakan sebagai landasan alternatif.

Fokus utamanya adalah keselamatan dan keamanan.

Artinya, rencana tersebut bukan sekadar mencari jalan yang panjang dan lurus. Infrastruktur yang dipilih harus melalui kajian menyeluruh sebelum dapat digunakan untuk mendukung operasi penerbangan dalam situasi darurat.

Bagian dari perubahan postur pertahanan

Rencana memanfaatkan jalan tol sebagai landasan cadangan menjadi semakin menarik jika dilihat bersamaan dengan langkah pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang dalam beberapa waktu terakhir terus memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia.

Modernisasi tersebut terlihat jelas di sektor kekuatan udara.

Pada 18 Mei 2026, Presiden Prabowo secara resmi menyerahkan enam pesawat tempur Rafale kepada TNI AU, disertai sejumlah alutsista pendukung seperti radar GCI, pesawat A400M, Falcon 8X, serta sistem persenjataan modern. Pemerintah menyebut penambahan tersebut sebagai bagian dari penguatan postur pertahanan udara nasional. 

Indonesia sendiri telah memiliki kontrak pengadaan 42 Rafale dari Prancis. Dengan masuknya Rafale secara bertahap, kekuatan tempur TNI AU bergerak menuju armada yang lebih modern dan memiliki kemampuan multiperan. 

Menariknya, modernisasi tersebut tidak berhenti pada Rafale.

Indonesia juga telah menandatangani kontrak dengan Turki untuk pengadaan 48 pesawat tempur KAAN. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari kerja sama pertahanan yang juga diarahkan pada pengembangan kapasitas industri pertahanan dalam negeri. 

Sementara itu, program KF-21 Boramae bersama Korea Selatan juga masih menjadi bagian dari pembahasan dan perkembangan modernisasi kekuatan udara Indonesia. Sebelumnya, Indonesia bahkan terlibat dalam program pengembangan KF-21 dan pilot uji TNI AU pernah menerbangkan prototipe pesawat tersebut dalam kegiatan pengujian di Korea Selatan. 

Dengan demikian, secara perlahan TNI AU sedang membangun kombinasi kekuatan udara yang lebih beragam, mulai dari Rafale hingga platform tempur masa depan seperti KAAN dan KF-21.

Namun, semakin modern sebuah armada, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan infrastruktur pendukungnya mampu bertahan dalam berbagai skenario.

Di sinilah konsep landasan alternatif menjadi relevan.

Ketika pangkalan utama tidak bisa digunakan

Dalam skenario ekstrem, sebuah pangkalan udara bisa saja mengalami gangguan sehingga tidak dapat digunakan. Dalam kondisi seperti itu, keberadaan lokasi alternatif dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan operasi.

Jalan tol yang memenuhi persyaratan kemudian dapat berfungsi sebagai salah satu opsi.

Konsep semacam ini sebenarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya baru bagi TNI AU.

Pada Februari 2026, pesawat tempur F-16 TNI AU melakukan uji coba pendaratan di ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung atau Tol Terpeka di Lampung.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa infrastruktur sipil tertentu dapat memiliki fungsi tambahan dalam skenario pertahanan, selama memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Untuk Jawa Timur, bagaimanapun, tahapnya masih berupa kajian.

Tol Probolinggo-Banyuwangi belum ditetapkan sebagai landasan pesawat TNI AU.

TNI AU masih harus memastikan kelayakan teknis, keselamatan, keamanan, serta berbagai aspek operasional lainnya sebelum keputusan lebih lanjut diambil.

Ancaman kawasan ikut berubah

Langkah tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari perubahan lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik.

Persaingan kekuatan besar semakin terasa di Asia-Pasifik. Laut China Selatan masih menjadi salah satu titik panas geopolitik, sementara dinamika di sekitar kawasan Natuna dan jalur perdagangan regional membuat negara-negara Asia Tenggara semakin memperhatikan kemampuan pertahanan dan ketahanan infrastrukturnya.

Sejumlah negara di kawasan juga tengah meningkatkan belanja pertahanan dan memperkuat armada udaranya.

Situasi tersebut membuat Indonesia menghadapi kebutuhan untuk menjaga keseimbangan: memperkuat kemampuan pertahanan tanpa kehilangan posisi sebagai negara yang mengedepankan stabilitas kawasan.

Presiden Prabowo sendiri pernah menegaskan bahwa penambahan alutsista merupakan bagian dari upaya membangun daya tangkal Indonesia. Dalam pernyataannya saat menerima alutsista baru pada Mei 2026, Prabowo menyebut kondisi geopolitik dunia penuh ketidakpastian dan menegaskan pentingnya membangun kekuatan pertahanan untuk menjaga wilayah Indonesia. 

Dengan perspektif tersebut, penggunaan jalan tol sebagai landasan alternatif bukan semata-mata soal pesawat bisa mendarat di jalan raya.

Lebih jauh, ini menggambarkan bagaimana postur pertahanan harus disiapkan agar tidak hanya bergantung pada satu jenis infrastruktur.

Ketika armada udara Indonesia semakin modern dan jumlahnya bertambah, kebutuhan untuk memiliki sistem pendukung yang lebih tangguh juga ikut meningkat.

Dan jika kajian TNI AU nantinya menyatakan Tol Probolinggo-Banyuwangi memenuhi seluruh persyaratan, ruas jalan yang selama ini menjadi jalur penghubung antarkota itu bisa mendapatkan fungsi strategis tambahan.

Bukan sebagai pengganti pangkalan udara.

Melainkan sebagai lapisan cadangan ketika fasilitas utama tidak dapat digunakan.

Pada akhirnya, modernisasi pertahanan bukan hanya tentang membeli pesawat tempur baru.

Ia juga tentang memastikan kekuatan tersebut memiliki infrastruktur, kesiapan, dan pilihan alternatif untuk tetap beroperasi ketika situasi berubah.