IHSG Hari Ini Terseret Sentimen Negatif, Isu Badan Ekspor Picu Kepanikan Investor

JAKARTA – Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang dipicu rumor pembentukan badan ekspor komoditas mencerminkan sensitivitas pasar terhadap arah kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan dan tata kelola sektor sumber daya alam.

Pelaku pasar cenderung merespons negatif ketidakpastian regulasi karena berpotensi memengaruhi mekanisme ekspor, harga komoditas, hingga margin keuntungan perusahaan terkait.

Di sisi lain, rumor tersebut memicu kekhawatiran akan kemungkinan intervensi yang lebih besar terhadap arus perdagangan komoditas strategis.

Jika tidak diimbangi dengan komunikasi kebijakan yang jelas, sentimen pasar dapat memperbesar aksi jual investor, terutama pada saham berbasis komoditas dan sektor yang bergantung pada ekspor.

Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas pasar keuangan sangat dipengaruhi oleh kepastian arah kebijakan ekonomi pemerintah.

IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (19/5) sore, ditutup melemah 228,56 poin atau 3,46 persen ke posisi 6.370,68 dipicu oleh kekhawatiran pelaku pasar terhadap rumor pembentukan badan khusus ekspor komoditas strategis oleh pemerintah.

Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 16,27 poin atau 2,50 persen ke posisi 634,82.

"IHSG melemah akibat tekanan jual setelah beredarnya rumor bahwa pemerintah berencana untuk mengatur ekspor komoditas melalui satu badan khusus bentukan negara," ujar Kepala Riset Phintraco Sekuritas, Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta.

Adapun, sejumlah komoditas strategis yang dirumorkan akan diatur melalui badan khusus tersebut, diantaranya batu bara, Crude Palm Oil (CPO) hingga mineral logam.

"Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran investor bahwa akan ada potensi pengendalian harga jual yang dapat berdampak pada penurunan marjin laba perusahaan," ujar Ratna.

Ratna menjelaskan, rumor ini juga dikaitkan dengan rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR, yang akan menyampaikan pidato tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 pada Rabu (20/5).

Rencana ini akan menjadi pertama kalinya kepala negara langsung menyampaikan dokumen KEM-PPKF di hadapan DPR, yang biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan.

Di sisi lain, pelaku pasar mengantisipasi hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang akan diumumkan pada Rabu (20/5), yang menurut konsensus, BI akan menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5 persen untuk meredam pelemahan rupiah.

Sementara itu, pertumbuhan kredit bulan April diperkirakan tumbuh 9.7 persen year on year (yoy) dari sebelumnya 9,49 persen (yoy) pada Maret 2026.