Angka Putus Sekolah Diharapkan Bisa Ditekan

JAKARTA -  Kehadiran sekolah swasta gratis diharapkan dapat mengikis angka putus sekolah di Jakarta. “Penentuan 103 sekolah swasta gratis di Jakarta menjadi kunci untuk mencegah anak putus sekolah hingga persoalan ijazah tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan,” tandas Wakil Ketua DPRD Jakarta, Basri Baco, Kamis.

Sudah ada sekolah gratis, maka tidak boleh ada lagi anak putus sekolah. Tidak ada alasan, anak tidak sekolah karena orang tuanya tidak mampu bayar. “Tidak boleh ada lagi ijazah yang tertahan,” ujar ­Basri Baco.

Dia menyatakan ini saat membuka diskusi publik terkait pendidikan di Markas DPD Partai Golkar Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat. Dia menuturkan, pendidikan memiliki hubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan ­masyarakat.

Menurutnya, pengalamannya saat bertugas di Komisi E DPRD Jakarta periode 2019-2024 membuatnya memahami persoalan pendidikan secara lebih mendalam. Konsep di Komisi E, pendidikan adalah faktor utama penentu kesejahteraan. Artinya pendidikan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan seseorang.

Baco menilai peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan Jakarta, terutama di tengah ambisi menjadikan Jakarta sebagai kota global. “Hari ini Jakarta mau jadi kota global. Salah satu faktor yang mendasar, tingkat pendidikannya harus tinggi,” katanya.

Namun demikian, Baco mengingatkan masih terdapat sejumlah persoalan mendasar di sektor pendidikan di Jakarta. Anak yang berhenti sekolah akibat persoalan ekonomi. Ijazah yang tidak dapat diambil karena tunggakan biaya pendidikan.

Karena itu, dia menekankan kebijakan sekolah swasta gratis menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. “Saya bilang, solusinya cuma satu: sekolah swasta gratis. Enggak ada solusi lain,” tegasnya.

Sementara itu,  Pemerintah Kota Jakarta Timur menggelar sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 dalam rangka memberikan pengetahuan terkait mekanisme pendaftaran sekolah, terutama masih tersedianya kuota 23 sekolah swasta gratis.

Kegiatan sosialisasi diikuti sekitar 1.000 peserta secara daring. Mereka terdiri dari unsur RT/RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), serta masyarakat umum. Peserta luring dihadiri jajaran lurah, camat, serta Unit Perangkat Daerah (UPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Timur. Ant/G-1