Pemkab Kuningan Pastikan 6.700 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Kuningan - Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, memastikan sekitar 6.700 pekerja rentan di daerah tersebut telah terlindungi program perlindungan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). 

Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani di Kuningan, Minggu (10/5), mengatakan JKK dan JKM merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman serta perlindungan kepada masyarakat pekerja.  

Menurut dia, program tersebut menyasar petani tembakau, petani cengkeh, dan pekerja rentan lainnya sebagai upaya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kuningan.

“Kami telah menyerahkan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan pada peringatan Hari Buruh yang dilaksanakan hari ini di Kuningan,” katanya.

Ia menyampaikan pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui berbagai program perlindungan sosial, terutama bagi sektor informal yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Pihaknya pun mengapresiasi seluruh pekerja dan buruh di Kabupaten Kuningan yang telah memberikan dedikasi, tenaga, serta pemikirannya dalam mendukung pembangunan daerah.

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah daerah telah melepas 50 peserta program pemagangan ke Jepang hasil kolaborasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), kementerian terkait, Bursa Kerja Khusus (BKK), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

“Para peserta harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, meningkatkan kompetensi, dan menjadi generasi pekerja yang profesional,” ujarnya.

Ia menuturkan Kabupaten Kuningan diproyeksikan membutuhkan sekitar 30 ribu tenaga kerja seiring rencana berdirinya sedikitnya lima pabrik besar, di daerah tersebut.

Atas dasar tersebut, kata dia, masyarakat diminta berhati-hati terhadap penyaluran tenaga kerja ilegal ke luar negeri dan selalu berkoordinasi dengan dinas terkait.

“Momentum ini untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Kuningan Krisyudi mengatakan pelaksanaan Hari Buruh tahun ini di daerahnya merupakan hasil kolaborasi dari sejumlah pihak dari perusahaan hingga serikat pekerja, dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 3.000 orang.

“Sumber anggaran kegiatan nol rupiah, seluruhnya didukung melalui partisipasi perusahaan dan berbagai pihak,” ujarnya.