Terkait Penunjukan Destry, Pakar: Perkuat Koordinasi Fiskal-Moneter untuk Turunkan Risiko Ekonomi

JAKARTA- Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Atma Jaya, YB. Suhartoko, menegaskan penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk menurunkan risiko ekonomi, terutama risiko fiskal dan risiko keuangan ke depan.

Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci di tengah berbagai tantangan ekonomi global, termasuk potensi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

“Selain itu perlu diperkuat koordinasi fiskal moneter dalam menurunkan risiko ekonomi terutama fiskal dan risiko keuangan. Sedangkan risiko politik merupakan ranah pemerintah untuk menurunkannya,” ujar Suhartoko, Selasa (11/8).

Suhartoko juga menilai penunjukkan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia merupakan sinyal positif dan good news bagi pasar. Pasar disebutnya percaya Destry mampu mengemban tugas sebagai Gubernur BI karena kapasitas keilmuan di bidang ekonomi makro dan moneter serta kapasitasnya menggeluti pasar keuangan dan perbankan.

“Penunjukkan Destry sebagai calon tunggal Gubernur BI merupakan sinyal positif dan good news bagi pasar. Pasar percaya Destry mampu mengemban tugas sebagai Gubernur BI karena kapasitas keilmuan di bidang Ekonomi makro dan moneter serta kapasitasnya menggeluti pasar keuangan dan perbankan,” lanjutnya.

Lebih lanjut ia menyoroti, di tengah potensi ancaman depresiasi rupiah, ekspektasi penurunan rupiah akan dapat dikurangi. 

“Sehingga dalam jangka pendek BI hanya melihat perbedaan suku bunga surat berharga domestik dengan suku bunga negara safe haven,” pungkas Suhartoko.

Dibahas Setelah Reses

Di sisi lain, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mulai membahas Surat Presiden (Surpres) terkait pencalonan Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah masa reses berakhir pada 14 Agustus 2026.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengajukan nama Deputi Gubernur Senior (DGS) BI sekaligus Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI, Destry Damayanti, sebagai calon tunggal Gubernur BI definitif.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri, mengatakan pimpinan dan anggota DPR belum membaca langsung surpres tersebut karena saat ini masih dalam masa reses.

"Mudah-mudahan nanti tanggal 14 Agustus kita sudah mulai masuk, mungkin akan segera digelar rapat pimpinan dan pasti akan segera dijadwalkan," ujar Hanif di Jakarta, Selasa (11/8).

Menurut Hanif, agenda pertama setelah masa sidang dibuka adalah menentukan jadwal uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap calon Gubernur BI.

Menanggapi pengajuan Destry sebagai calon tunggal, Hanif menyebut skema tersebut sudah lazim dalam proses pengisian jabatan Gubernur BI. Ia membandingkannya dengan pemilihan anggota Dewan Gubernur BI yang bisa mengajukan beberapa nama kandidat.

"Biasanya memang begitu dari dahulu kalau gubernur (calon tunggal). Kecuali kalau dewan gubernur bisa berapa nama," tuturnya.

Hanif menyambut positif pencalonan Destry. Ia menilai pengalaman Destry sebagai DGS BI menjadi modal kuat untuk memimpin bank sentral.

"Bu Destry kan memang figur yang sudah kita kenal dengan baik, masyarakat juga sudah kenal. Saya kira beliau figur yang sangat bisa diandalkan, profesional, dan berpengalaman luas mengenal seluk-beluk moneter maupun Bank Indonesia. Kita harapkan situasi ke depan menjadi lebih baik," jelasnya.

Terkait posisi DGS BI yang akan ditinggalkan Destry dan kepastian masa jabatan jika terpilih, Hanif mengatakan DPR masih akan mencermati ketentuan hukum yang berlaku. 

DPR juga akan melihat isi surpres untuk memastikan apakah masa jabatan Destry akan melanjutkan sisa periode Gubernur BI sebelumnya atau dimulai dengan periode baru selama lima tahun.

"Nanti kita lihat dahulu aturannya seperti apa, kita ikuti saja mekanismenya," imbuhnya.