KPK Telusuri Penukaran Mata Uang Asing oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri penukaran mata uang asing atau valuta asing yang dilakukan Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq (FAR).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penelusuran tersebut dilakukan dengan cara memeriksa dua orang saksi pada Selasa, 5 Mei 2026, yakni LAA selaku staf perusahaan keluarga Fadia Arafiq bernama PT Raja Nusantara Berjaya dan IS selaku pihak swasta.

"Pemeriksaan berkaitan dengan penelusuran aset, khususnya terkait dengan penukaran-penukaran valas yang dilakukan oleh tersangka FAR selaku Bupati Pekalongan nonaktif," ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu (06/5).

Budi mengatakan KPK menduga uang-uang yang ditukarkan tersebut berkaitan dengan kasus yang menjerat Fadia Arafiq.

Sebelumnya, pada 3 Maret 2026, KPK menangkap Fadia Arafiq bersama ajudan dan orang kepercayaannya di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Selain itu, KPK juga mengamankan 11 orang lainnya di Pekalongan, Jateng.

Rangkaian penangkapan tersebut merupakan bagian dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang ketujuh pada 2026 dan bertepatan pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah.

Pada 4 Maret 2026, KPK menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal pada kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya, dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.

KPK menduga Fadia Arafiq terlibat konflik kepentingan karena membuat perusahaan milik keluarganya, yakni PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), memenangi sejumlah pengadaan di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Fadia Arafiq dan keluarga disebut menerima Rp19 miliar dari kontrak pengadaan tersebut. Dengan rincian Rp13,7 miliar murni dinikmati penyanyi lagu Cik Cik Bum Bum dan keluarganya, Rp2,3 miliar dibagikan kepada Direktur PT RNB sekaligus ART bernama Rul Bayatun, dan Rp3 miliar hasil penarikan tunai yang belum dibagikan.