Ini Strategi Baru PKP dan DEN Kejar Target 133 Ribu Rumah Subsidi Tahun Ini

Kamis, 23 Jul 2026, 23:19 WIB

JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Gedung BPPT I, Jakarta, Kamis (23/7).

Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat sektor perumahan nasional, mulai dari penerapan teknologi, penguatan basis data, penyempurnaan regulasi, pembiayaan, hingga penyediaan lahan. 

Ket. Foto: Menteri PKP Maruarar Sirait menggelar pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Gedung BPPT I, Jakarta, Kamis (23/7) dalam rangka memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah — Sumber: istimewa

Seluruh pembahasan diarahkan untuk mewujudkan tata kelola perumahan yang semakin transparan, cepat, tepat sasaran, dan terintegrasi dengan ekosistem pembangunan nasional.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan efektivitas berbagai program perumahan pemerintah. "Kami bertemu Ketua DEN Pak Luhut dan berdiskusi terkait penerapan teknologi, data, undang-undang perumahan, gentengisasi, kami juga mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor perumahan," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Pengambilan kebijakan akan semakin didukung oleh data yang akurat, termasuk data kebutuhan rumah (backlog) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) dengan pendekatan by name by address, sehingga intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran.

Selain itu, kedua pihak juga membahas berbagai masukan terkait penyempurnaan Undang-Undang Perumahan guna mendukung percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat. Sinkronisasi kebijakan antar kementerian dan lembaga dinilai menjadi faktor penting agar seluruh ekosistem perumahan, mulai dari data, pembiayaan, penyediaan lahan, hingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara terpadu.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP juga menyampaikan berbagai agenda strategis yang tengah dipersiapkan pemerintah. Salah satunya adalah pelaksanaan akad massal 62.000 unit rumah subsidi yang akan berlangsung di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada 30 Juli 2026, dan direncanakan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan akad massal sekitar 71.000 unit rumah subsidi secara nasional pada Desember 2026 yang direncanakan dipusatkan di Jawa Timur.

Menteri PKP turut menyampaikan perkembangan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang menunjukkan capaian positif. Tingginya serapan KUR di sektor perumahan menjadi salah satu dasar peningkatan plafon pembiayaan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun, sehingga diharapkan mampu mendorong pembangunan rumah, memperkuat sektor konstruksi, membuka lapangan kerja, serta memberikan dampak berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pembahasan lainnya mencakup percepatan pembangunan rumah susun di kawasan Meikarta melalui sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Sebanyak 141.000 unit rumah susun direncanakan dibangun pada tiga lokasi sebagai bagian dari upaya memperluas penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Selain itu, pertemuan juga membahas penguatan penanganan berbagai persoalan sektor perumahan melalui pendekatan BENAR PKP, sebagai upaya membangun tata kelola yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian berbagai tantangan di sektor perumahan.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Heri Jerman, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Plt. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, serta jajaran pejabat Eselon II dan III Kementerian PKP.

Melalui kolaborasi yang semakin erat dengan Dewan Ekonomi Nasional dan seluruh pemangku kepentingan, Kementerian PKP optimistis percepatan Program 3 Juta Rumah akan berjalan semakin efektif. 

Penguatan teknologi, integrasi data, pembiayaan yang berkelanjutan, serta sinergi lintas kementerian dan sektor swasta diharapkan mampu menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

  • Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
  • Menteri PKP Maruarar Sirait
  • program rumah subsidi

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.