Jangan Mudah Puas, Pertumbuhan 5,61% Baru Modal Awal Jaga Target Tahunan

JAKARTA - Pemerintah diminta tidak mudah puas dengan kinerja perekonomian nasional yang tumbuh 5,61 persen pada triwulan I (Q1)-2026. Sebab, pencapaian tersebut hanya sebagai modal awal positif untuk menjaga momentum, dengan penguatan investasi dan aktivitas ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan angka yang disampaikan BPS memang terlihat kuat, bahkan di atas ekspektasi. Kendati demikian, jika dilihat lebih dalam, terdapat beberapa faktor yang bersifat sementara dan terkonsentrasi pada awal tahun.

Misalnya, Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah yang jatuh penuh di triwulan I, sehingga dorongan konsumsi langsung terpusat pada periode tersebut. Selain itu, belanja pemerintah yang cukup kuat di awal tahun serta basis perbandingan tahun lalu yang relatif rendah turut menopang capaian pertumbuhan tersebut.

“Jadi wajar kalau angkanya terlihat tinggi, untuk keberlanjutan kita perlu sedikit lebih hati-hati. Apalagi secara kuartalan sebenarnya ekonomi sempat terkontraksi. Itu sinyal bahwa momentumnya tidak sekuat yang terlihat di angka tahunan,” papar Rendy.

Tantangan ke depan jelasnya perlu diantisipasi, terutama dari tekanan eksternal seperti harga energi global dan nilai tukar yang masih lemah. Jika kondisi tersebut berlanjut, dampaknya dapat mempengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan. Capaian pada triwulan I-2026 jelasnya sebagai modal awal yang baik untuk menjaga pertumbuhan dalam kisaran target tahunan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/5) mengatakan pertumbuhan 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan I- 2026 dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama dengan kontribusi 2,94 persen.

“Selain itu juga ditopang komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi dengan kontribusi 1,79 persen, sementara konsumsi pemerintah 1,26 persen,” kata Amalia.

Adapun konsumsi rumah tangga terutama didorong mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Nyepi dan Idul Fitri. Selain itu, berbagai kebijakan pengendalian inflasi serta stimulus yang digelontorkan pemerintah turut mendorong konsumsi, antara lain diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14, serta penetapan BI rate pada level 4,75 persen.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran restoran dan hotel yang tumbuh 7,38 persen, seiring meningkatnya kegiatan wisata selama periode liburan.

Lepas dari Kutukan

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kinerja ekonomi triwulan pertama itu membuat Indonesia keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persen. Pencapaian itu jelas Menkeu menunjukkan perekonomian Indonesia mampu bergerak ke arah yang lebih tinggi di tengah tekanan ketidakpastian global.

“Kita masih bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61 persen. Dan dibandingkan triwulan IV tahun lalu, pertumbuhannya lebih cepat dari 5,39 persen ke 5,61 persen. Ini menunjukkan kita bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5 persen,” ungkap Purbaya.

Pencapaian tersebut paparnya menunjukkan langkah reformasi yang diambil pemerintah memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Kendati demikian, Menkeu tidak menampik kalau perekonomian nasional ke depan masih menghadapi tantangan karena gejolak geopolitik global yang belum melandai.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Menkeu berfokus pada upaya memperbaiki kinerja domestik melalui dorongan terhadap berbagai mesin pertumbuhan ekonomi, misalnya memberikan dukungan kepada perusahaan berorientasi ekspor agar mereka lebih kompetitif di pasar global.

Dia pun mengaku akan terus memantau pergerakan atas aktivitas ekonomi dan siap mengambil langkah intervensi agar pertumbuhan tetap terjaga. “Jangan khawatir, saya akan monitor terus data setiap hari. Pemerintah nggak takut dan ragu berinvestasi untuk menjaga laju ekonomi yang lebih cepat,” kata Menkeu.

Dalam kesempatan terpisah, Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut ada sejumlah anomali dalam data BPS terutama pertumbuhan ekonomi 5,61 persen yang dinilai “sangat tinggi”, tertinggi sejak 2012.

Anomali pertama kata Nailul adalah konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen, naik dari 4,96 persen pada periode sama tahun lalu. Padahal Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia justru turun, dari 127,0 basis poin pada Januari 2026 menjadi 122,9 basis poin di Maret 2026.

“Biasanya, IKK ini mencerminkan pergerakan konsumsi rumah tangga, namun menurut data BPS, ternyata tidak,” kata Nailul.

Kedua, anomali konsumsi transportasi dan komunikasi. Komponen itu tumbuh 6,91 persen di Q1, lebih tinggi dari empat kuartal sebelumnya tahun 2025, namun sektor jasanya justru melemah. Jasa transportasi dan pergudangan hanya tumbuh 8,04 persen, lebih rendah dari Kuartal I-IV 2025. Jasa informasi dan komunikasi juga melambat. “Anomali di sektor ini sangat terasa ketika konsumsi kita tidak ditopang oleh jasa terkait,” kata Nailul.

Ketiga, anomali PMTB sub kendaraan. PMTB sub kendaraan melonjak 12,39 persen, namun industri alat angkutan justru terkontraksi -5,02 persen. Nailul menduga lonjakan PMTB kendaraan disumbang impor untuk keperluan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“Pada akhirnya, impor KDKMP ini jadi justifikasi PMTB Kendaraan mengalami pertumbuhan yang luar biasa tinggi, tapi industrinya letoy,” ujarnya.

Terakhir, anomali industri pengolahan yang tumbuh 5,04 persen, melambat dibanding tiga kuartal sebelumnya. Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia juga turun pada Maret 2026 dibanding Februari. PMI sempat naik di Februari karena stok jelang Lebaran, lalu turun lagi. April 2026 PMI manufaktur sudah di bawah level ekspansi. Industri tembakau, karet dan plastik, serta otomotif mengalami kontraksi.

Sementara industri makanan dan minuman tumbuh 7,04 persen, diduga terdorong program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Jika benar, maka perlu dipertanyakan bagaimana kontribusi dari UMKM jika industri makanan dan minuman yang mendapatkan manfaat besar dari program MBG,” kata Nailul.

Ia pun mempertanyakan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di tengah perlambatan industri pengolahan yang berkontribusi 19 persen ke PDB. “Jadi, sekali lagi BPS menunjukkan data yang disampaikan tidak kredibel, hanya ingin membuat Presiden senang, tapi tidak melaporkan apa yang benar-benar terjadi di masyarakat,” pungkas Nailul.