Target RPJMN 2026: Upaya Pemkab Lampung Barat Kejar 98 Persen Cakupan BPJS Kesehatan

BANDARLAMPUNG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berupaya meningkatkan cakupan dan keaktifan peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Lampung Barat.

"Kami terus berupaya tingkatkan cakupan peserta jaminan kesehatan di kabupaten ini. Sebab berdasarkan data cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Lampung Barat mengalami penurunan," kata Kepala BPJS Kesehatan Lampung Barat Cabang Kotabumi, Desnita Adelina, dalam keterangan yang diterima di Bandarlampung, Rabu.

Di mengatakan bahwa per 1 April 2026, cakupan kepesertaan daerah ini tercatat 89,20 persen, turun dari sebelumnya 89,90 persen.

"Penurunan ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk sebanyak 1.973 jiwa pada semester II tahun 2025," kata dia.

Menurutnya, peningkatan jumlah penduduk ini sebagian besar berasal dari pendatang musiman saat musim panen kopi, yang mana setelah panen selesai, mereka kembali keluar daerah, sehingga memengaruhi data cakupan.

"Selain cakupan, tingkat keaktifan peserta juga masih rendah. Saat ini, keaktifan peserta berada di angka 59,6 persen, turun dari sebelumnya 59,9 persen," kata dia.

Ia mengatakan, angka ini masih jauh dari target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni minimal 80 persen keaktifan dan 98 persen cakupan kepesertaan.

“Jika dihitung, masih terdapat kekurangan sekitar 64.461 jiwa untuk mencapai target cakupan yang ditetapkan. Ini menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan pada 2026,” kata dia.

Sementara itu, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menegaskan bahwa kondisi kepesertaan dan keaktifan peserta BPJS Kesehatan yang rendah menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditindaklanjuti secara bersama lintas instansi.

“Dalam waktu dekat, kami akan mengundang BPJS, BPS, serta seluruh kepala OPD untuk merumuskan langkah konkret. Kita harus menyamakan persepsi dan tidak saling menyalahkan, terutama dalam menangani keluhan masyarakat yang sering muncul di puskesmas maupun rumah sakit,” kata dia.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meskipun berbagai keterbatasan seperti anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM) dan kewenangan masih menjadi tantangan.

"Pelayanan yang optimal tetap harus menjadi prioritas. Namun memang keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu kendala dalam pembiayaan program kesehatan," kata dia.