Harga Plastik Bergejolak, Bapanas Ambil Langkah Cepat Demi Jaga Stok Beras SPHP

JAKARTA— Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberikan fleksibilitas penggunaan kemasan stok tahun 2023 hingga 2025 untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras 2026. Kebijakan ini diambil menyusul fluktuasi bahan baku plastik yang menghambat proses lelang kemasan Perum Bulog.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan langkah tersebut perlu dilakukan agar penyaluran beras SPHP tidak terkendala. “Mencermati kondisi saat ini, terutama terkait kelangkaan bahan baku plastik untuk kemasan, perlu membuka ruang untuk fleksibilitas terhadap penggunaan kemasan lama beras SPHP. Langkah ini penting dilakukan untuk percepatan distribusi,” kata Ketut dalam suratnya ke Direksi Bulog,

Ketut menegaskan, penggunaan kemasan lama diperbolehkan sepanjang informasi pada kemasan sesuai dengan produk di dalamnya. Informasi yang wajib disesuaikan antara lain kelas mutu beras, nama dagang, Harga Eceran Tertinggi (HET), tanggal kedaluwarsa, dan keterangan penting lain.

“Penggunaan kemasan lama beras SPHP sebelum tahun 2026 diperbolehkan sepanjang informasi seperti kelas mutu beras, nama dagang, informasi HET, dan informasi penting lainnya yang diberikan pada kemasan sesuai dengan produk yang terdapat di dalam kemasan tersebut,” ujarnya, Senin (27/4).

Untuk mencegah misinformasi, Bapanas meminta Bulog melakukan penyesuaian dengan menempelkan stiker pembaruan informasi. Stiker wajib tidak mudah lepas, tidak luntur atau rusak, serta diletakkan di bagian kemasan yang mudah dilihat, dibaca, dan ditulis secara tegas dan jelas.

Ketut juga mendorong Bulog melakukan sosialisasi masif ke seluruh pihak terkait rencana pemakaian 12,3 juta lembar kemasan stok 2023–2025 untuk penyaluran SPHP 2026. Bapanas akan turut menyampaikan kebijakan ini ke pemerintah daerah dan Satgas Pangan Polri agar distribusi beras SPHP ke masyarakat makin cepat.

Pemerintah memastikan harga beras SPHP tidak naik. Namun, Bapanas mencatat fluktuasi harga plastik berpotensi mengerek harga beras swasta sekitar Rp300 per kilogram jika terus bergejolak.

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menyebut SPHP beras sebagai instrumen penyeimbang harga di pasar. “Beras SPHP, itu beras yang untuk penyeimbang kalau ada yang mau menaikkan harga. Harganya kita tidak naikkan, tetap harganya seperti sekarang. (Kualitasnya) ini premium. Jadi sekarang kualitasnya bagus karena pupuknya bagus, tepat waktu, tepat volume, dan airnya bagus,” kata Amran.

Realisasi SPHP 2026 terus meningkat. Pada Maret 2026 tersalur 70,01 ribu ton, sementara hingga 24 April sudah mencapai 78,78 ribu ton atau naik 12,53% dibanding bulan sebelumnya.

Amran memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog sangat besar dan kembali mencetak rekor. Hal ini membuat inflasi beras lebih terkendali. Data BPS menunjukkan inflasi beras bulanan 2023 dan 2024 sempat menyentuh 5,61% pada September 2023 dan 5,28% pada Februari 2024. Sepanjang 2025, inflasi tertinggi hanya 1,35% di Juli. Sementara pada 2026, inflasi beras bulanan tertinggi tercatat 0,65% di Maret.