Tak Ingin Jadi Penonton, Kaltim Ajukan Hak Kelola Migas di Blok Ganal

SAMARINDA – Permintaan daerah untuk berpartisipasi dalam hak kelola migas mencerminkan dorongan desentralisasi ekonomi sekaligus upaya meningkatkan manfaat langsung dari sumber daya alam di wilayahnya.

Daerah menilai keterlibatan yang lebih besar dapat memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), membuka lapangan kerja, serta memastikan distribusi nilai tambah yang lebih adil.

Namun, di sisi lain, langkah ini menuntut kesiapan kapasitas teknis, tata kelola yang transparan, serta sinkronisasi regulasi dengan pemerintah pusat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Tanpa kerangka kelembagaan yang kuat, partisipasi daerah berisiko menghadapi tantangan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor migas yang kompleks dan padat modal.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meminta adanya bagian hak pengelolaan melalui skema participating interest atas temuan cadangan minyak dan gas raksasa di lepas pantai Blok Ganal.

"Kami akan meminta alokasi pengelolaan ini karena seluruh infrastruktur penunjang berada di wilayah Kaltim," ujar Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto di Samarinda, Jumat (24/4).

Penemuan di Sumur Geliga dan Sumur Gula tersebut memiliki potensi cadangan lebih dari tujuh triliun kaki kubik gas serta 375 juta barel minyak.

Walaupun lokasi temuan berada di atas 12 mil laut atau di luar kewenangan daerah, Pemprov Kaltim tetap memperjuangkan keterlibatan perusahaan daerah.

"Dasar permohonan ini adalah keberadaan infrastruktur pendukung migas yang secara geografis berada di Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim," jelas Bambang.

Pemerintah daerah dikabarkan telah mendapatkan respons positif berupa tawaran pengelolaan guna meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor energi.

Temuan ini merupakan hasil eksplorasi perusahaan asal Italia, ENI, yang mengoperasikan Wilayah Kerja Ganal dengan porsi kepemilikan 82 persen.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan bahwa penemuan ini merupakan anugerah besar bagi ketahanan energi nasional di tengah kondisi dunia saat ini.

Bahlil optimistis produksi gas dari blok tersebut akan melonjak signifikan dari 700 MMSCFD menjadi 2.000 MMSCFD pada tahun 2028.

Target produksi tersebut diproyeksikan terus meningkat hingga menyentuh angka 3.000 MMSCFD pada tahun 2030 untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Proyek ini akan menggunakan fasilitas produksi terapung (FPSO) baru dengan kapasitas mencapai satu miliar kaki kubik gas per hari.