Mensos Berharap Seleksi Sekolah Rakyat Tanpa Titipan

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses seleksi siswa Sekolah Rakyat dilakukan tanpa titipan. Menurutnya proses seleksi dilakukan berbasis penjangkauan dan data resmi.

Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran terbuka karena seluruh proses dilakukan melalui penjangkauan berbasis data sosial nasional. Menurut dia, tidak boleh ada praktik titipan maupun intervensi dari pihak mana pun dalam proses seleksi siswa.

“Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Penjangkauan dilakukan berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional),” ucap Saifullah Yusuf saat menyampaikan arahan kepada kepala sekolah dan tenaga pendidik secara daring Selasa (14/4).

Mensos menekankan bahwa seleksi harus mengutamakan masyarakat paling membutuhkan dengan prinsip kehati-hatian dan ketepatan sasaran. Ia juga mengingatkan bahwa proses rekrutmen merupakan tahap paling krusial yang harus dijaga dari potensi penyimpangan.

“Tidak boleh ada titipan atau intervensi. Semua pihak harus menjaga integritas proses seleksi,” kata dia.

“Yang paling membutuhkan harus diprioritaskan dalam seleksi. Ini prinsip utama program,” kata dia.

Ia meminta seluruh pihak mewaspadai manipulasi data serta menjaga proses seleksi tetap bersih dan transparan. Selain itu, lingkungan sekolah juga harus aman, inklusif, serta bebas dari kekerasan dan intoleransi.

“Waspadai manipulasi data dan intervensi pihak luar. Semua harus menjaga proses ini,” ucap dia.

“Pelaku kekerasan akan ditindak tegas, bisa langsung diberhentikan tanpa peringatan. Pendidikan harus damai dan inklusif, tidak boleh ada intoleransi di sekolah,” kata dia.

Dalam pembinaan siswa, lanjutnya wali asuh juga diminta berperan aktif memberikan pedampingan secara intensif sejak awal. Menurut dia, deteksi dini perilaku menyimpang juga harus dilakukan untuk memastikan pembinaan berjalan tepat.

“Jika ditemukan perilaku menyimpang, akan dilakukan rehabilitasi. Pendampingan menjadi kunci utama,” ucap dia.

Dalam aturan pembelajaran, siswa juga diwajibkan mematuhi kedisiplinan termasuk larangan membawa laptop keluar kelas. Ia meminta tenaga pendidik aktif menyosialisasikan bahwa tidak ada pendaftaran karena seluruh data berasal dari DTSEN.

“Aturan ini wajib dipatuhi oleh seluruh siswa. Kedisiplinan menjadi bagian penting pendidikan,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menegaskan program ini menyasar masyarakat desil satu dan dua sebagai prioritas utama. Ia juga membuka ruang usulan berbasis temuan lapangan untuk melengkapi data yang sudah ada.

“Jika ditemukan layak, usulan bisa diajukan melalui tim. Ini melengkapi data yang ada,” kata dia. ils/I-1