BPBD Antisipasi Dampak Kekeringan di Wilayah Pesisir Kotawarining Timur

SAMPIT -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, meningkatkan sinergi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi kemungkinan dampak terburuk akibat kekeringan di wilayah pesisir.

"Kekeringan bisa menimbulkan dampak cukup luas, seperti kesulitan air bersih hingga gangguan terhadap pertanian yang berimbas pada hasil panen dan ketahanan pangan," kata Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam di Sampit, Selasa.

Dampak kekeringan seperti kesulitan air bersih biasa dialami masyarakat di sejumlah desa, seperti di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dan Mentaya Hilir Selatan.

Kekeringan yang kerap memicu kesulitan air bersih di wilayah pesisir harus diantisipasi. Apalagi jika intake atau sumber air baku untuk air bersih juga menjadi payau akibat intrusi air laut, maka dikhawatirkan berdampak pada pasokan air bersih ke wilayah pesisir.

Hal ini tentu perlu diantisipasi sejak dini agar nantinya masyarakat tidak sampai kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah harus hadir, termasuk jika air bersih harus dipasok dari Sampit.

Antisipasi lainnya juga perlu dilakukan, yakni kemungkinan jika kesulitan air bersih tidak hanya terjadi di wilayah selatan, tetapi juga meluas ke wilayah utara akibat sungai dangkal dan keruh. Bahkan saat kemarau sebelumnya, intrusi air laut sudah sampai ke perairan Pelangsian Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang notabene tidak jauh dari pusat kota Sampit.

Saat kesulitan air bersih terjadi di wilayah pesisir, BPBD mengerahkan mobil tangki yang dimiliki untuk menyuplai air bersih guna memenuhi kebutuhan warga.

Kemudian antisipasi dampak kekeringan terhadap pertanian, juga perlu menjadi perhatian. Sinergi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga dilakukan untuk antisipasi sejak dini terkait dampak kekeringan.

"Setelah rapat kemarin, saya juga sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian, khususnya terkait ancaman kekeringan terhadap ketahanan pangan," kata Multazam.