Kurangi Energi Fosil, Investasi Energi Terbarukan Harus Diberi Insentif

» Penutupan belasan PLTD dapat menghemat konsumsi solar hingga 200 ribu barel per hari.

» RUPTL menargetkan tambahan 68,5 giga watt (GW) pada tahun 2034 yang sebagian besar berasal dari energi terbarukan.

JAKARTA - Pemerintah diminta tidak terlalu banyak menyampaikan wacana transisi energi terutama ketika ada tantangan geopolitik seperti perang di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak. Transisi energi sudah terlalu lama digaungkan namun realisasinya sangat lamban.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, menegaskan kunci utama untuk mengurangi kebergantungan pada energi fosil ialah memberikan insentif bagi investasi energi terbarukan di sektor kelistrikan.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 ditargetkan peningkatan dominasi energi terbarukan dan IPP (independent power producers), sehingga insentif sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

RUPTL terang dia menargetkan tambahan 68,5 giga watt (GW) pada tahun 2034 yang sebagian besar berasal dari energi terbarukan plus penyimpanan dengan kontribusi sekitar 76 persen.

Hal itu mendorong bauran listrik energi terbarukan pada tahun 2034 menjadi 35 persen. Ini berarti proyek renewable energi berskala besar harus benar benar terjadi. “Maka dari itu kuncinya insentif untuk listrik energi terbarukan,” tegas Esther.

Dia menyebut hingga kini kapasitas listrik di RI masih didominasi oleh energi fosil, sementara dalam RUPTL 2025-2034 menargetkan peralihan ke energi terbarukan sebagai pilar utama. Untuk mencapai hal tersebut perlunya insentif agar proyek energi terbarukan benar benar terwujud.

Presiden Prabowo dalam pidatonya saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik VKTR di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4) menargetkan Indonesia mampu menghentikan seluruh aktivitas impor bahan bakar minyak (BBM) dalam dua hingga tiga tahun ke depan guna memperkuat kemandirian energi nasional.

“Mungkin kita dua, tiga tahun lagi tidak perlu import BBM sama sekali,” kata Presiden.

Target tersebut jelas Kepala Negara akan dicapai melalui program elektrifikasi 100 gigawatt yang diharapkan tuntas dalam dua tahun. Program itu mencakup penutupan 13 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) milik PLN yang selama ini mengonsumsi solar dalam jumlah besar.

Penutupan PLTD

Menurut Presiden, penutupan belasan PLTD tersebut secara langsung dapat menghemat konsumsi solar hingga 200 ribu barel per hari. Saat ini, Indonesia masih melakukan impor BBM sebanyak satu juta barel setiap hari, sehingga pengurangan penggunaan diesel akan memangkas ketergantungan impor sebesar 20 persen.

Selain elektrifikasi pembangkit, pemerintah juga mendorong penggunaan kendaraan listrik serta pemanfaatan sumber energi terbarukan lain seperti pengolahan kelapa sawit dan minyak jelantah menjadi avtur.

Prabowo menegaskan bahwa investasi besar-besaran akan dialokasikan untuk pembangunan pusat-pusat pengolahan atau refinery guna mendukung transformasi tersebut.

“Kita akan mandiri, kita akan kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Prabowo.

Presiden meresmikan fasilitas perakitan kendaraan komersial berbasis listrik di Magelang dalam upaya mendorong hilirisasi dan industrialisasi teknologi di dalam negeri.

Melalui peningkatan kapasitas produksi hingga mencapai 10.000 unit bus per tahun, pemerintah berupaya memperkuat ekosistem otomotif nasional sekaligus menaikkan standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara bertahap hingga menyentuh angka 80 persen.

Pengoperasian pabrik tersebut juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung transisi energi nasional dari ketergantungan fosil menuju penggunaan energi bersih.