RI Kirim Delegasi Tripartit ke Forum Buruh Dunia di Swiss

JAKARTA – Pembahasan agenda global ketenagakerjaan menjadi semakin penting di tengah perubahan besar dunia kerja akibat digitalisasi, otomatisasi, dan transisi ekonomi hijau.

Berbagai negara kini menghadapi tantangan yang sama, mulai dari perlindungan pekerja informal, peningkatan keterampilan tenaga kerja, hingga ancaman hilangnya pekerjaan akibat perkembangan teknologi.

Karena itu, forum ketenagakerjaan global tidak hanya membahas penciptaan lapangan kerja, tetapi juga bagaimana memastikan transformasi ekonomi berjalan lebih inklusif dan adil.

Bagi Indonesia, keterlibatan dalam agenda global ketenagakerjaan juga penting untuk memperkuat daya saing tenaga kerja nasional sekaligus menyesuaikan kebijakan domestik dengan dinamika pasar kerja internasional.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan Delegasi Tripartit Indonesia menjelang Konderensi Perburuhan Internasional (ILC) Ke-114 yang akan digelar di Jenewa, Swiss, awal Juni 2026.

Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa persiapan ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan pandangan seluruh unsur delegasi agar Indonesia memiliki posisi yang kuat dan terkoordinasi dalam pembahasan agenda global ketenagakerjaan.

“Ini karena kehadiran Delegasi Tripartit Indonesia pada ILC Ke-114 memiliki makna strategis yang jauh lebih luas daripada sekadar memenuhi undangan internasional,” kata Putri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5).

Adapun persiapan yang digelar awal pekan ini di Jakarta tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha sebagai bagian dari delegasi tripartit Indonesia yang akan berpartisipasi dalam forum ketenagakerjaan internasional yang diselenggarakan oleh Organisasi Perburuhan Indonesia (ILO).

Lebih jauh, Putri menyampaikan terdapat empat urgensi utama kehadiran Delegasi Tripartit Indonesia, yaitu sebagai instrumen perlindungan kepentingan nasional, sarana diplomasi untuk memengaruhi standar ketenagakerjaan global, wadah menjaga stabilitas hubungan industrial dan sosial ekonomi internasional, serta momentum menghadapi transformasi dunia kerja akibat digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI).

“Keterlibatan aktif Indonesia dalam proses pembentukan standar global akan menentukan kesiapan bangsa dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perekonomian nasional di masa depan,” ujarnya.

Komposisi Delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, mencakup perwakilan dari unsur pemerintah, serikat pekerja/serikat suruh, serta pengusaha, guna mengawal kepentingan ketenagakerjaan Indonesia di kancah global.

Putri mengatakan kehadiran unsur tripartit yang solid tersebut menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong dialog sosial yang inklusif serta merumuskan kebijakan ketenagakerjaan internasional yang adil dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Adapun agenda prioritas yang akan dibahas dalam ILC tahun ini terbagi menjadi dua, yakni agenda tetap dan agenda teknis.

Agenda tetap meliputi Reports of the Chairperson of the Governing Body and Director-General, Information on the Programme and Budget and Other Questions (CF), Information and Reports on the Applications of Conventions and Recommendations, serta Committee on the Application of Standards (CAN).

Terkait agenda CAN, Indonesia secara positif tidak masuk dalam daftar negara yang dievaluasi atau diperiksa, yang menandakan bahwa kepatuhan ketenagakerjaan Indonesia dinilai baik dan tidak memiliki isu pelanggaran konvensi di tingkat internasional.

Sementara itu, agenda teknis meliputi Standard Setting: Platform Economy (Second Discussion), General Discussion: Gender Equality, serta Recurrent Discussion: Social Dialogue and Tripartism.