Utang Luar Negeri Tinggi, Risiko Fiskal Jangka Panjang Kian Nyata

Peningkatan utang hanya akan memperbesar beban generasi mendatang, sekaligus menegaskan lemahnya reformasi fiskal.

JAKARTA – Pemerintah perlu mengurangi kebergantungan pada pembiayaan luar negeri atau utang luar negeri (ULN). Ketika pembiayaan eksternal meningkat tanpa diimbangi oleh pertumbuhan penerimaan negara, struktur APBN menjadi lebih rentan terhadap tekanan eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, kenaikan suku bunga global, dan perubahan sentimen investor.

Ketergantungan berlebih pada ULN dapat memperbesar beban pembayaran bunga dan pokok utang, sekaligus meningkatkan risiko pembiayaan ulang (refinancing risk). Dalam kondisi global yang tidak stabil, hal ini berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk belanja produktif, termasuk pembangunan dan perlindungan sosial.

Karena itu, strategi penguatan fiskal perlu diarahkan pada optimalisasi penerimaan domestik, baik melalui reformasi perpajakan maupun peningkatan kualitas belanja negara, serta pendalaman pasar keuangan dalam negeri. Dengan basis pembiayaan yang lebih kuat dari dalam negeri, risiko eksternal dapat ditekan dan keberlanjutan fiskal menjadi lebih terjaga.

Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi menilai lonjakan ULN Indonesia menjadi 434,7 miliar dollar AS mencerminkan ketergantungan pembiayaan eksternal yang masih tinggi dan tekanan fiskal yang berlanjut. Dia menekankan, tanpa penguatan penerimaan negara, risiko keberlanjutan utang akan semakin besar.

Selain itu, utang tidak boleh hanya dilihat sebagai sumber pembiayaan, tetapi harus diukur dari efektivitas penggunaannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi produktif. "Tanpa penguatan penerimaan negara, risiko keberlanjutan utang semakin nyata dan perlu diwaspadai," tegasnya pada Koran Jakarta, Senin (6/4).

Jika tidak dikelola secara transparan dan tidak berdampak pada peningkatan kapasitas ekonomi, utang justru akan memperbesar beban fiskal jangka panjang, termasuk tekanan pada APBN dan generasi mendatang. "Tanpa itu, peningkatan utang hanya akan memperbesar beban generasi mendatang, sekaligus menegaskan lemahnya reformasi fiskal dan ketergantungan pada pembiayaan jangka pendek yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi sistemik," ujarnya.

Seperti diketahui,Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada posisi Januari 2026 sebesar 434,7 miliar dollar AS atau setara sekitar 7.389,9 triliun rupiah dengan asumsi kurs 17.000 rupiah per dollar AS. Jumlah tersebut meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 431,7 miliar dollar AS.

Perlebar Defisit

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan ketidakpastian ekonomi yang berdampak naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sulitnya shifting (pergeseran) anggaran berpotensi meningkatkan defisit APBN dan utang luar negeri pemerintah. Dia menjelaskan, jika menganalisis data utang luar negeri pemerintah dan swasta tidak hanya sekadar jumlahnya saja, namun juga jangka waktu pinjaman, sebaran jatuh tempo, sumber pembayarannya, serta fluktuasi nilai tukar rupiah.

"Krisis ekonomi 1997-1998 salah satu penyebabnya adalah tidak terkendalinya utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta. Berdasarkan pengalaman inilah paling tidak manajemen utang luar negeri menjadi lebih baik," ucap Suhartoko.

Menurut BI, terang dia, struktur ULN tetap sehat dan terkendali, didominasi oleh utang jangka panjang yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, konstruksi, dan administrasi pemerintah. Untuk utang luar pemerintah 99.98 didominasi utang jangka panjang.

Portofolio negara asal pemberi pinjaman perlu dan dan valuta asing yang tersebar perlu menjadi perhatian, agar tidak terulang fenomena Yendaka pada tahun 1990 an di mana utang dalam yen tidak nambah tetapi dalam rupiah dan dollar AS meningkat karena yen apresiasi terhadap mata uang lainnya.

Pada waktu itu utang luar negeri Pemerintah sepertiganya dalam Yen. Saat ini Singapura merupakan sumber utama ULN Indonesia, diikuti oleh Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Hongkong.