Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

DPRD DKI: Ranperda Keluarga Harus Selaras dengan Visi Besar Pembangunan Jakarta

📅 Selasa, 07 Apr 2026, 11:30 WIB | Oleh:
DPRD DKI: Ranperda Keluarga Harus Selaras dengan Visi Besar Pembangunan Jakarta Doc: DPRD DKI Jakarta
Ket. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta, Ismail, menyoroti pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Keluarga. Ia menilai regulasi tersebut harus selaras dengan arah pembangunan Jakarta secara menyeluruh.

JAKARTA - Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta, Ismail, menyoroti pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Keluarga. Ia menilai regulasi tersebut harus selaras dengan arah pembangunan Jakarta secara menyeluruh.

Menurut Ismail, masih terdapat aspek krusial yang belum terakomodasi dalam substansi Ranperda tersebut. Salah satunya adalah keterkaitan antara tujuan pembangunan keluarga dengan visi besar pembangunan daerah.

Ia menegaskan, tanpa adanya sinkronisasi yang jelas, kebijakan pembangunan keluarga berpotensi berjalan sendiri-sendiri. Hal ini dinilai dapat mengurangi efektivitas program yang dijalankan oleh pemerintah maupun pihak terkait lainnya.

"Untuk ini mungkin bisa dicatat usulan konkret tambahan poinnya," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ismail mendorong agar pemerintah segera menambahkan poin yang secara eksplisit mengatur harmonisasi dan sinkronisasi dalam Ranperda tersebut. Langkah ini dinilai penting agar seluruh kebijakan memiliki arah yang sejalan dengan visi pembangunan Jakarta.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar regulasi tersebut memuat ketentuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan keluarga. Keterlibatan ini mencakup pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, hingga organisasi sosial kemasyarakatan.

Menurutnya, pembangunan keluarga tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar tujuan menciptakan keluarga yang berkualitas dapat tercapai secara optimal.

Ismail menekankan bahwa keberagaman pihak yang terlibat merupakan realitas yang harus dikelola dengan baik. Tanpa kerangka kebijakan yang terpadu, masing-masing pihak berpotensi menjalankan program secara terpisah sesuai persepsi masing-masing.

"Harus dibingkai dalam satu kesatuan, tidak boleh masing-masing seperti itu," tegasnya.

Ia menilai peran Ranperda sangat strategis sebagai instrumen untuk menyatukan arah dan tujuan pembangunan keluarga. Regulasi tersebut diharapkan mampu menjadi panduan bersama bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dengan adanya penguatan pada aspek harmonisasi dan sinkronisasi, Ranperda Pembangunan Keluarga diyakini dapat menjadi landasan yang lebih kokoh. Hal ini sekaligus mendukung pencapaian pembangunan Jakarta yang berkelanjutan.

Ismail berharap, pembahasan Ranperda dapat dilakukan secara komprehensif agar mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada. Dengan demikian, setiap program pembangunan keluarga dapat berjalan dalam koridor yang sama.

"Tujuannya mengakomodir apapun yang menjadi tujuan pembangunan keluarga masing-masing stakeholder tersebut," pungkasnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • MSI Apresiasi Menteri Pertanian Amran Sulaiman Terkait Penghentian Impor Singkong
    Sangat menginspirasi melihat bagaimana kebijakan tegas menyetop impor ...
  • Kebangkitan UMKM dan Penetrasi E-Commerce jadi Katalisator Pertumbuhan Industri Percetakan di Indonesia
    ehadiran platform pameran B2B bertaraf internasional seperti ALLPrint ...
  • Mentan Bidik Investasi Besar, Industri Bioetanol Nasional Mulai Digenjot
    Langkah strategis dari pemerintah pusat, khususnya melalui jaminan ...
  • Kemenperin Perkuat Kemitraan IKM Singkong dan Industri Nasional
    Langkah Kemenperin mengintegrasikan IKM olahan singkong melalui Program ...
  • Industri Bioetanol Indonesia Mau Digenjot, Mentan Bidik Investasi BUMN dan Swasta
    Potensi penghematan devisa negara hingga mencapai Rp500 triliun ...
Megapolitan
Polsek Pasar Minggu Kenalka...
Advertisement
Badan Geologi Ingatkan soal Gas Beracun di Balik Blue Fire Papandayan

Badan Geologi Ingatkan soal Gas Beracun di Balik Blue Fire Papandayan

28 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.