Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Global Memanas, Hasan Nasbi: Saat Ini Butuh Persatuan, Bukan Provokasi ke Pemerintah

📅 Minggu, 05 Apr 2026, 15:07 WIB | Oleh:
Global Memanas, Hasan Nasbi: Saat Ini Butuh Persatuan, Bukan Provokasi ke Pemerintah Doc: antara foto
Ket. Mantan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi

JAKARTA - Mantan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa penyataan yang menimbulkan provokasi terhadap pemerintah tidak tepat untuk dilakukan pada saat ini, di tengah terjadinya dinamika global yang tengah memanas.

Dalam kondisi saat ini, menurut dia, persatuan sangat dibutuhkan agar bangsa Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan global.

"Ketika situasi ekonomi dunia kacau balau, situasi keamanan dunia juga sedang tidak baik-baik saja, cuaca panas di luar, ada banyak pertengkaran di luar negeri. Tapi, di dalam negeri, orang-orang yang mengaku pejuang demokrasi ini juga memanas-manasi suasana," kata Hasan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (5/4).

Dia menyampaikan hal itu guna merespons adanya pernyataan dari seorang pimpinan lembaga survei yang diduga provokatif terhadap pemerintah.

Hasan mengaku miris menyaksikan pernyataan provokatif pimpinan lembaga survei tersebut.

Pimpinan lembaga survei itu, dia tuding ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah tanpa melalui proses demokrasi hanya karena petahana bukan pihak yang didukungnya pada Pemilu 2024.

"Mereka itu mengakunya pejuang demokrasi, tapi enggak pernah mau paham apa esensi demokrasi. Kalau perebutan kekuasaan dalam demokrasi itu difasilitasi kok lewat pemilu," katanya.

Dia pun menyayangkan provokasi tersebut datang dari seorang pimpinan lembaga survei yang juga pakar di bidang ilmu politik. Padahal, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini tinggi.

Menurut dia, pimpinan lembaga survei itu tentunya beraktivitas dalam sistem demokrasi, tetapi tidak menghormati proses demokrasi yang telah terbangun.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa kritik adalah hal yang wajar dalam proses demokrasi. Namun provokasi untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah tanpa proses konstitusional adalah pelanggaran terhadap demokrasi.

"Kalau pemerintah tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan kesalahan melanggar Undang-Undang, tidak menabrak konstitusi, tapi Anda ingin mengajak masyarakat untuk menjatuhkan presiden karena perasaan Anda tidak terpenuhi, karena keinginan Anda tidak tercapai, itu sesuatu hal yang tidak bisa di terima," katanya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Kesempatan Emas: UEA Buka 500 Lowongan untuk Pekerja Migran Indonesia

Kesempatan Emas: UEA Buka 500 Lowongan untuk Pekerja Migran Indonesia

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.