Beban Fiskal Mengintai, Pemerintah Didorong Pangkas Program Jumbo

Pengalihan anggaran dari program jumbo menjadi langkah penting menjaga fleksibilitas fiskal di tengah tekanan global, dengan mengarahkan belanja ke sektor berdampak tinggi guna menopang daya beli dan ketahanan ekonomi.

JAKARTA – Pengalihan anggaran dari sejumlah program jumbo menjadi langkah rasional untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih adaptif terhadap gejolak, terutama ketika risiko eksternal berpotensi menggerus kemampuan belanja negara. Tanpa relokasi, beban fiskal dapat semakin berat akibat meningkatnya kebutuhan pembiayaan dan potensi penurunan penerimaan sehingga berisiko membatasi fleksibilitas pemerintah dalam merespons perlambatan ekonomi.

Karena itu, realokasi belanja sebaiknya diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak berganda atau multiplier effect tinggi dan langsung menyentuh kehidupan masyarakat, seperti perlindungan sosial, subsidi tepat sasaran, serta dukungan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti menilai pemerintah perlu mengurangi fokus pada program besar seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih karena menyerap anggaran besar serta berisiko kebocoran dan mark up. Dia menyarankan agar MBG lebih difokuskan pada wilayah stunting dengan pengawasan ketat dan evaluasi berkala.

"MBG harus dievaluasi secara berkala, monitor karena di lapangan banyak yang menolak MBG,"tegas Esther kepada Koran Jakarta, Rabu (1/4).

Menurutnya, anggaran besar tersebut seharusnya dialihkan ke program yang lebih berdampak luas, seperti penguatan swasembada pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan hingga akses gratis yang lebih luas, serta perbaikan kesejahteraan guru.

Selain itu, dukungan terhadap sektor pertanian—mulai dari bibit unggul, subsidi pupuk, pelatihan petani, hingga penerapan teknologi—dinilai lebih strategis untuk meningkatkan produktivitas. Dia juga menekankan pentingnya insentif untuk energi terbarukan dan transisi dari energi fosil sebagai bagian dari penguatan ketahanan ekonomi jangka panjang.

Senada, Peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta Awan Santosa mengatakan situasi krisis geopolitik global saat ini menunjukkan kian urgennya keswadayaan dan kolektivitas (gotong royong) di berbagai bidang, khususnya pangan dan energi sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional.

"Respons darurat dan langkah antisipasi perubahan situasi geopolitik global perlu dilakukan dengan melakukan moratorium kebijakan dan program yang menyedot banyak anggaran, seperti MBG. Program itu semestinya disalurkan khusus bagi anak dari keluarga miskin dan rentan miskin saja," ucap Awan.

Menurutnya, ruang fiskal yang tersedia seharusnya diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga, khususnya akibat lonjakan harga minyak global. Selain itu, alokasi anggaran juga perlu diperkuat untuk penciptaan lapangan kerja serta upaya pengentasan kemiskinan, sehingga dampak gejolak eksternal tidak semakin memperlemah kondisi ekonomi domestik.

Langkah Antisipasi

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menyiapkan delapan langkah untuk merespons gejolak politik global, dengan fokus pada efisiensi anggaran dan penguatan daya tahan ekonomi.

Salah satu langkah utama adalah refocusing belanja dari pos kurang prioritas, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, ke belanja produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk rehabilitasi bencana. Potensi realokasi anggaran ini diperkirakan mencapai 121,2–130,2 triliun rupiah.

Selain itu, program MBG dioptimalkan dengan pengaturan distribusi makanan selama lima hari per minggu serta pengecualian untuk wilayah dan kelompok tertentu, sehingga berpotensi menghemat sekitar 20 triliun rupiah.