Wakil Ketua MPR Nilai Krisis Energi Momentum Benahi Subsidi BBM dan LPG untuk Kurangi Beban APBN

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai krisis energi menjadi momentum untuk membenahi kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG agar tepat sasaran dan mengurangi beban APBN.

"Lonjakan harga minyak global akan berdampak pada meningkatnya beban subsidi energi dan mempersempit ruang fiskal negara. Karena itu, kita perlu bergegas untuk melakukan pembenahan subsidi energi agar tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan," ujar Eddy, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (26/3).

Menurut Eddy, pembenahan subsidi energi merupakan prioritas penting yang tidak boleh ditunda lagi.

Ia menilai penting untuk mempersiapkan desain kebijakan energi untuk jangka panjang.

"Membenahi subsidi energi adalah jalan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang paling membutuhkan dan meminimalisir segala potensi subsidi salah sasaran ketika subsidi justru diterima oleh mereka yang mampu," kata dia.

Eddy menyampaikan sejak awal dirinya terus mendorong pembenahan subsidi energi sebagai solusi mengurangi beban APBN.

Apalagi berbagai data menunjukkan mayoritas pengguna Pertalite, minyak solar, dan LPG bersubsidi adalah masyarakat kalangan mampu yang tidak berhak.

"Menata kebijakan subsidi energi harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa ketahanan energi tidak hanya berbicara soal ketersediaan dan keandalan pasokan, tetapi juga tentang efektivitas negara mengelola sumber daya energi secara adil, efisien, dan berkelanjutan," kata dia.

Doktor Ilmu Politik UI ini kembali menegaskan pentingnya pengalihan anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran ke sektor yang lebih produktif, termasuk pengembangan energi baru terbarukan.

Ia menilai bahwa langkah ini bukan hanya penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal, tetapi juga untuk memastikan Indonesia memiliki fondasi energi yang lebih mandiri di masa depan.

"Subsidi energi harus menjadi instrumen yang tepat sasaran dan sangat bisa dialihkan untuk pengembangan energi terbarukan untuk menjamin keandalan energi nasional ke depannya. Ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk wujudkan ketahanan energi," tutur Eddy.