Parlemen Iran Usulkan Pengenaan Tarif pada Pelayaran di Selat Hormuz

TEHERAN - Para anggota parlemen Iran telah mengusulkan rencana untuk mengenakan bea dan pajak pada kapal yang melewati Selat Hormuz yang strategis, demikian dilaporkan media lokal pada hari Kamis (19/3).

Dari Al Arabiya, para pejabat mengatakan kondisi pelayaran melalui jalur air tersebut tidak akan kembali seperti sebelum perang Timur Tengah dimulai dengan serangan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari.

Untuk semua berita utama terbaru, ikuti saluran Google News kami secara online atau melalui aplikasi.

“Kami di parlemen sedang mengupayakan rencana di mana negara-negara akan membayar bea dan pajak kepada Republik Islam jika Selat Hormuz digunakan sebagai jalur aman untuk transit, energi, dan keamanan pangan,” kata anggota parlemen Teheran Somayeh Rafiei seperti dikutip oleh kantor berita ISNA.

“Keamanan selat akan ditegakkan dengan kekuatan, otoritas, dan keagungan oleh Republik Islam Iran, dan negara-negara harus membayar pajak sebagai imbalannya,” katanya.

Lalu lintas melalui selat vital tersebut hampir terhenti sejak awal perang.

Pasukan Iran telah menyerang beberapa kapal, dengan mengatakan bahwa mereka gagal mengindahkan “peringatan” untuk tidak melintasi jalur air tersebut.

Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf mengatakan pada hari Selasa bahwa lalu lintas maritim "tidak akan kembali ke status sebelum perang."

Dalam beberapa hari terakhir, Iran telah mengizinkan beberapa kapal dari negara-negara yang dianggapnya bersahabat untuk lewat, sambil memperingatkan bahwa mereka akan memblokir kapal dari negara-negara yang menurut mereka telah bergabung dalam "agresi" terhadapnya.

Perusahaan intelijen maritim Windward mengatakan dalam sebuah analisis pada hari Selasa bahwa setidaknya lima kapal keluar dari selat melalui perairan Iran pada tanggal 15 dan 16 Maret.

Sebuah pesan dari pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei juga mengatakan "pengungkit pemblokiran Selat Hormuz harus benar-benar digunakan."