Kemandirian Energi dan Pangan Hindarkan Negara dari Dampak Geopolitik

JAKARTA - Faktor geopolitik berupa ketidakstabilan keamanan di berbagai kawasan akibat perang tidak hanya merugikan negara-negara yang terlibat perang, tetapi negara-negara lain di sekitarnya terutama yang bergantung pada energi dan pangan impor.

Dari berbagai konflik itu, negara-negara yang ingin tetap stabil tidak terpengaruh oleh perang akan selalu mengupayakan kemandirian pangan dan energinya melalui produksi dalam negeri.

Eskalasi perang antara Amerika Serikat (AS) bersama Israel melawan Iran yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz oleh militer Iran dikhawatirkan akan berimbas pada stabilitas ekonomi global. Sebab, Selat Hormuz merupakan salah satu jalur utama distribusi minyak dunia. Ketidakstabilan keamanan di kawasan tersebut berpotensi langsung memicu lonjakan harga energi internasional.

Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, menilai dampak konflik itu akan berdampak terhadap Indonesia dari dua sisi yaitu tekanan harga energi dan implikasi geopolitik.

“Indonesia cukup tergantung pada impor bahan bakar minyak, sehingga pasokan energi akan terganggu,” kata Aloysius.

Menurut Aloysius, terganggunya jalur distribusi minyak dunia akan mendorong kenaikan harga minyak global. Lonjakan tersebut merembet pada kenaikan harga berbagai komoditas internasional yang pada akhirnya memicu inflasi, termasuk di dalam negeri.

Dampak lanjutan juga akan terasa pada sektor fiskal. Kenaikan harga minyak dunia akan memperbesar beban subsidi energi pemerintah, sementara ruang fiskal Indonesia dalam beberapa waktu terakhir cenderung terbatas.

“Anggaran pemerintah makin mendapatkan tekanan karena pengeluaran untuk subsidi membesar. Belum lagi dampaknya terhadap biaya produksi dan penjualan energi listrik. Jika harga listrik naik, dibutuhkan kompensasi atau subsidi tambahan, dan ini menjadi beban bagi industri nasional,” jelasnya.

Jika konflik berlangsung lama, menurutnya, arah kebijakan fiskal Indonesia berisiko lebih fokus pada stabilisasi ketimbang akselerasi pertumbuhan ekonomi.

“Artinya, bila perang tersebut berlama-lama, fiskal Indonesia hanya dapat diarahkan untuk kepentingan stabilisasi semata, bukan untuk memacu roda perekonomian,” tegasnya.

Selain faktor energi, Aloysius juga menyoroti posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik global, khususnya terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Menurutnya, posisi tersebut dapat menimbulkan ambiguitas dalam relasi internasional Indonesia.

“Bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace menempatkan Indonesia dalam posisi yang ambigu secara geopolitik. Secara bilateral sangat sulit bagi Indonesia untuk berperan mendamaikan kedua belah pihak yang berperang,” katanya.

Ambiguitas tersebut dapat menyulitkan Indonesia dalam mencari solusi temporer untuk mengatasi gangguan pasokan bahan bakar minyak. Meskipun beberapa anggota BoP merupakan produsen minyak bumi, tidak ada jaminan solidaritas otomatis berupa bantuan energi.

Secara global, penutupan Selat Hormus bukan hanya mengganggu perdagangan energi, tetapi juga meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan, memicu volatilitas nilai tukar, dan mendorong arus modal menuju aset aman. Bagi Indonesia, kombinasi tekanan energi, fiskal, dan geopolitik menjadi tantangan serius yang perlu diantisipasi dengan kebijakan yang terukur dan hati-hati.