Inflasi Melonjak, Pemerintah Klaim Harga Tetap Terkendali, Publik Percaya?

JAKARTA – Pemerintah mengklaim tekanan harga tetap terkendali meski inflasi Februari melonjak tajam secara tahunan.

Klaim ini mengindikasikan bahwa kenaikan inflasi dinilai lebih dipengaruhi faktor tertentu—seperti penyesuaian harga yang bersifat administratif atau efek basis rendah—ketimbang lonjakan harga yang meluas dan tidak terkendali.

Namun demikian, tantangan utamanya adalah menjaga persepsi publik dan ekspektasi pasar. Jika lonjakan inflasi berlanjut atau merembet ke komoditas inti, maka tekanan terhadap daya beli dan stabilitas ekonomi bisa meningkat.

Karena itu, konsistensi kebijakan stabilisasi pasokan dan koordinasi fiskal–moneter menjadi kunci agar klaim “terkendali” benar-benar tercermin dalam harga di lapangan.

Kementerian Keuangan menyatakan tekanan harga tetap terkendali meski perekonomian nasional mengalami inflasi sebesar 4,76 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Februari 2026.

"Secara fundamental, tekanan harga tetap terkendali dan diperkirakan akan kembali normal pada Maret 2026," kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Febrio menjelaskan inflasi tahunan pada Februari 2026 utamanya dipengaruhi kebijakan diskon listrik pada awal 2025.

Dengan mengeluarkan dampak diskon listrik di awal 2025 itu, kata Febrio, inflasi Februari 2026 diperkirakan hanya 2,59 persen.

Berdasarkan komponennya, inflasi harga diatur pemerintah (administered price) mencapai 12,66 persen (yoy).

Sementara itu, harga pangan bergejolak (volatile food) mencapai 4,64 persen, dipicu gangguan cuaca dan tekanan permintaan menjelang Ramadhan 2026.

Inflasi beras terjaga di level 3,5 persen, sementara beberapa komoditas pangan lain seperti gula pasir, cabai rawit, bawang putih dan cabai merah mengalami deflasi. Inflasi inti tercatat 2,63 persen (yoy), utamanya didorong oleh peningkatan harga emas perhiasan 72,95 persen (yoy).

Dengan mengeluarkan dampak emas, inflasi inti Februari 2026 diperkirakan sebesar 1,4 persen.

Untuk mengendalikan inflasi, Febrio menyatakan pemerintah berkomitmen memastikan harga pangan tetap terjangkau selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

Upaya itu dilakukan melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta pengawasan harga, antara lain melalui program gerakan pangan murah dan fasilitasi distribusi antardaerah.

Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono melaporkan perekonomian Indonesia mengalami inflasi secara tahunan sebesar 4,76 persen pada Februari 2026.

"Terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,48 pada Februari 2025 menjadi 110,50 pada Februari 2026,” katanya.

Sementara, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,68 persen dan inflasi tahun kalender mencapai 0,53 pada Februari 2026.