APBD 2026 Kalteng Fokus Kesejahteraan, Gubernur Agustiar Sabran Prioritaskan Belanja untuk Rakyat.

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran memprioritaskan belanja APBD 2026 untuk berbagai kepentingan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

"Di antaranya mengurangi biaya perjalanan dinas ataupun rapat-rapat tidak lagi di hotel. Beliau (Gubernur) lebih efektif kepada belanja yang banyak manfaatnya di masyarakat," kata Pelaksana Tugas Sekda Kalteng Leonard S Ampung di Palangka Raya, Senin.

Pemprov Kalteng berkomitmen tetap memprioritaskan pembangunan kesehatan, pendidikan maupun sektor lain seperti halnya yang berkaitan ekonomi dan sosial masyarakat, kendati dalam kondisi efisiensi anggaran, yaitu APBD 2026 sebesar Rp5,4 triliun, turun dibandingkan dengan APBD 2025 yang mencapai Rp10,2 triliun.

Saat ini, Pemprov Kalteng tetap berupaya memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, yaitu dengan menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi 650 masyarakat tidak mampu.

Selain itu, tetap dilaksanakan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang secara terintegrasi memenuhi berbagai kebutuhan penerima manfaat.

Tahap awal, implementasi bantuan sosial dari Kartu Huma Betang berupa bantuan pangan dan bantuan tunai. Bantuan terdiri atas paket bahan pangan senilai Rp150.000, meliputi beras premium 5 kg, minyak goreng 1 liter dan gula putih 1 kg, serta bantuan tunai Rp250.000. Penyaluran dilakukan melalui Bulog dan Bank Kalteng.

Tercatat keluarga penerima manfaat mencapai 279.434 keluarga di 13 kabupaten dan satu kota di Kalimantan Tengah.

Ia mengatakan pemprov bersama pemkab dan pemkot se-Kalteng juga sedang melakukan sinkronisasi data serta kebutuhan di lapangan.

Pemprov Kalteng melakukan verifikasi data untuk pemberian insentif kepada ustadz atau guru ngaji, pendeta, marbot, guru Sekolah Minggu, hingga ketua RT ataupun RW, termasuk bhabinkamtibmas dan babinsa.

"Kita sudah ada data awal. Sedang diverifikasi kembali, besarannya nanti kita akan sesuaikan dengan keuangan daerah, serta tetap berkoordinasi dengan kabupaten dan kota."