Tiongkok Kritik Sanksi Baru Inggris Terhadap Russia

BEIJING, TIONGKOK - Pemerintah Tiongkok menyampaikan kritiknya terhadap penerapan paket sanksi baru oleh Inggris terhadap Russia terkait dengan krisis Ukraina.

"Tiongkok menentang sanksi sepihak yang tidak memiliki dasar dalam hukum internasional atau otorisasi Dewan Keamanan PBB. Kami sangat menyesalkan langkah-langkah terkait dari Inggris," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Rabu (25/2).

Pada Selasa (24/2), Inggris mengumumkan hampir 300 sanksi baru dengan paket sanksi "terbesar" mereka, yang menargetkan aliran pendapatan penting Russia, termasuk sektor energi dan pemasok militer.

Kementerian Luar Negeri Inggris dalam pernyataannya mengatakan sanksi tersebut, yang diumumkan pada peringatan keempat Perang Ukraina, merupakan paket sanksi terbesar terhadap Russia dalam periode ini.

"Mengenai krisis Ukraina, Tiongkok selama ini telah mempromosikan pembicaraan untuk perdamaian dan secara ketat mengontrol ekspor barang-barang dwiguna. Pertukaran dan kerja sama normal antara Tiongkok dan Russia tidak boleh terganggu atau terpengaruh," tambah Mao Ning.

Tiongkok, kata Mao Ning, akan melakukan apa yang diperlukan untuk membela hak dan kepentingannya yang sah dan sesuai hukum.

Paket sanksi dari Inggris tersebut menargetkan salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia, PJSC Transneft, yang bertanggung jawab untuk mengangkut lebih dari 80 persen ekspor minyak Russia.

Langkah-langkah baru itu juga menargetkan jaringan perdagangan minyak rahasia Russia, dengan memberikan sanksi kepada 175 perusahaan yang terkait dengan kelompok minyak "2Rivers", salah satu operator armada bayangan terbesar di dunia dan pedagang utama minyak mentah Russia.

Sanksi kemudian menargetkan 49 entitas dan individu, termasuk pemasok internasional drone, komponen, dan teknologi Russia, serta pelaku teror di sektor gas alam cair Russia.

Selain itu, sembilan bank yang menangani pembayaran lintas batas Russia juga termasuk dalam paket sanksi tersebut.

"Inggris hari ini telah mengambil tindakan tegas untuk mengganggu pendanaan penting, peralatan militer, dan aliran pendapatan yang menopang agresi Russia, dalam serangkaian langkah terbesar kami sejak bulan-bulan awal invasi," kata Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper.

“Hari ini saya berada di Kiev mengumumkan pendanaan sebesar £30 juta (681,6 miliar rupiah) untuk memperkuat ketahanan energi Ukraina dan mendukung pemulihan, sehingga total dukungan Inggris mencapai £21,8 miliar (495,3 triliun rupiah) sejak awal perang,” katanya.

Ia menuturkan, Inggris akan terus mendukung rakyat Ukraina dan membela keamanan Eropa, karena "keamanan Ukraina adalah keamanan kita." Ant