Masih Ada Warga Menengah-Atas yang Tercatat Sebagai Penerima PBI JKN di DTSEN

Karawang - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan masih ada warga kelas menengah hingga atas atau desil 6-10 yang tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Berdasarkan data DTSEN di tahun 2025, masih ada penduduk desil 1-5 yang belum menerima PBI JKN, sementara sebagian desil 6-10 masih tercatat sebagai penerima," ujar dia dalam acara sosialisasi DTSEN di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Berdasarkan data per April 2025 tersebut, masyarakat di desil 1-5 yang belum menerima PBI JKN mencapai 54 juta jiwa, sedangkan desil 6-10 yang seharusnya tidak menerima PBI JKN mencapai 15 juta jiwa.

"Ini masalah yang terus kita selesaikan. Yang lebih mapan terlindungi, tetapi yang lebih rentan justru harus menunggu," ujar dia.

Terkait indikator penentuan kelayakan kepesertaan PBI JKN, ada beberapa hal yang menjadi dasar, yakni pernyataan dari kepala desa, bupati, atau wali kota yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang memenuhi syarat menerima bantuan, atau penyesuaian dengan DTSEN.

"Termasuk melihat desil kesejahteraan, jika berada di desil 1 sampai 5, maka memang berhak memperoleh bantuan," ucap Mensos.

Oleh karena itu, melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), operator desa, pendamping desa, dan keterlibatan seluruh masyarakat, Kemensos berupaya terus melakukan sinkronisasi hingga pemutakhiran DTSEN agar data yang disajikan lebih akurat sehingga penyaluran bantuan dan jaring pengaman sosial lainnya dapat lebih tepat sasaran.

"Upaya perbaikan terus kami lakukan hingga sekarang. Saya yakin tingkat kesalahan akan semakin menurun. Mungkin masih ada yang salah sasaran, tetapi jumlahnya terus mengecil," tuturnya.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mengamanatkan kementerian/lembaga untuk saling berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, maka perbaikan DTSEN terus dilakukan lintas instansi untuk kepentingan bersama.

"Data yang akurat akan menghadirkan keadilan dan memastikan tidak ada lagi yang tersisih," demikian Mensos Saifullah Yusuf.