Tiongkok Batasi Ekspor ke 40 Perusahaan Jepang

BEIJING - Tiongkok pada Selasa (24/2), memberlakukan pembatasan ekspor terhadap 40 perusahaan Jepang dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional, seiring meningkatnya ketegangan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan menyebabkan jumlah wisatawan Tiongkok ke Jepang merosot tajam.

Dikutip dari AFP, perselisihan antara dua ekonomi terbesar di Asia itu dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November lalu yang menyebut Jepang dapat melakukan intervensi militer jika terjadi serangan terhadap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri.

Langkah yang diumumkan pada Selasa tersebut mencakup ekspor barang “dual-use”, yaitu barang yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun militer — kepada 20 entitas Jepang, termasuk lima anak perusahaan Mitsubishi Heavy Industries serta badan antariksa Jepang.

Kementerian Perdagangan Tiongkok juga menambahkan 20 organisasi Jepang lainnya, termasuk produsen mobil Subaru, ke dalam “daftar pengawasan” yang mewajibkan pemeriksaan lebih ketat terhadap barang ekspor yang berpotensi digunakan untuk tujuan militer.

“Langkah-langkah di atas bertujuan mengekang ‘remiliterisasi’ Jepang dan ambisi nuklirnya serta sepenuhnya sah, wajar, dan sesuai hukum,” demikian pernyataan kementerian perdagangan Tiongkok.

“Korporasi Jepang yang jujur dan taat hukum tidak perlu khawatir,” tambah pernyataan tersebut.

Pemerintah Jepang pada Selasa menyatakan pembatasan ekspor yang diberlakukan Tiongkok terhadap 40 perusahaan Jepang itu “sama sekali tidak dapat diterima dan sangat disesalkan”.

“Kami telah menyampaikan protes keras terhadap langkah tersebut dan menuntut pencabutannya,” kata juru bicara pemerintah Kei Sato.

Seorang pejabat kementerian perdagangan Jepang sebelumnya mengatakan kepada AFP bahwa Tokyo akan “mengambil langkah yang tepat” setelah menganalisis dampak pembatasan baru tersebut.

Komentar Takaichi mengenai Taiwan yang dianggap Tiongkok sebagai wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan untuk direbut dengan kekuatan militer — telah memicu kemarahan Beijing.

Dampak paling terlihat adalah penurunan tajam jumlah wisatawan Tiongkok ke Jepang, yang turun 61 persen pada Januari setelah Beijing memperingatkan warganya agar tidak bepergian ke negara tersebut.

Pada Desember, jet tempur J-15 dari kapal induk Liaoning milik Tiongkok dua kali mengunci radar ke pesawat Jepang di perairan internasional dekat Okinawa, menurut pihak Jepang.

Tiongkok juga dilaporkan menangguhkan impor makanan laut dari Jepang. Dua panda terakhir Jepang juga telah dipulangkan ke Tiongkok bulan lalu.

Bulan lalu, Tiongkok mengumumkan pengetatan kontrol ekspor ke Jepang terhadap barang-barang yang berpotensi memiliki penggunaan militer.

Saham Anjlok

Kebijakan terbaru ini menargetkan puluhan perusahaan industri besar Jepang, termasuk perusahaan galangan kapal dan dirgantara.

Saham Kawasaki Heavy Industries turun hampir 5 persen di Tokyo, sementara Mitsubishi Heavy Industries melemah hampir 4 persen dan IHI merosot hampir 7 persen.

Beberapa perusahaan yang masuk daftar tersebut memang bergerak di industri pertahanan, memproduksi perlengkapan seperti kapal perang, jet tempur, dan rudal untuk militer Jepang.

Jepang sendiri mulai meninggalkan sikap pasifis yang ketat, dengan berupaya memperoleh kemampuan “serangan balasan” serta melonggarkan aturan ekspor peralatan pertahanan mematikan.

Pemerintahan Takaichi pada Desember menyetujui anggaran pertahanan rekor sebesar sembilan triliun yen (58 miliar dollar AS) untuk tahun fiskal mendatang guna memperluas kemampuan militernya.

Takaichi mengatakan kepada parlemen pada pekan lalau bahwa Tiongkok meningkatkan upaya untuk mengubah status quo “melalui kekuatan atau paksaan” di Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan.

“Memperkuat kemampuan pertahanan sangat penting untuk melindungi kehidupan dan mata pencaharian damai warga kami, karena kami menghadapi lingkungan keamanan paling berat dan kompleks sejak berakhirnya Perang Dunia II,” kata Takaichi.

Perusahaan Jepang yang berbisnis dengan Tiongkok sebelumnya sudah menghadapi kesulitan akibat keterlambatan persetujuan, kata Noriyuki Kawamura, profesor emeritus hubungan Jepang–Tiongkok di Nagoya University of Foreign Studies.