PBB Sahkan Resolusi Gencatan Senjata Ukraina Meski AS dan Tiongkok Tidak Memilih

JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Majelis Umumnya mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera, penuh, dan tanpa syarat dalam perang Rusia di Ukraina. Pemungutan suara digelar bertepatan dengan peringatan empat tahun invasi skala penuh Moskow ke wilayah Ukraina.

Resolusi bertajuk "Dukungan untuk perdamaian abadi di Ukraina" disetujui dengan 107 suara mendukung. Sebanyak 12 negara menolak dan 51 negara lainnya memilih abstain.

Di antara negara yang abstain terdapat Amerika Serikat dan Tiongkok. Sikap tersebut menandai dinamika baru dalam konstelasi diplomatik global terkait konflik Ukraina.

Washington sebelumnya mengajukan mosi untuk melakukan pemungutan suara terpisah terhadap dua paragraf dalam resolusi. Paragraf tersebut mengidentifikasi agresi Kremlin sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB.

Namun mosi itu gagal setelah hanya memperoleh 11 suara dukungan. Sebanyak 69 negara menolak dan 62 lainnya abstain dalam pemungutan suara terpisah tersebut.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan apresiasi kepada negara-negara yang mendukung resolusi tersebut.

"Ini adalah langkah-langkah yang tepat dan perlu," ujarnya melalui media sosial.

Ukraina menilai penghapusan bahasa yang menyebut agresi Rusia akan melemahkan prinsip hukum internasional. Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Mariana Betsa menegaskan langkah itu tidak dapat diterima.

"Melemahkan atau menghapus bahasa ini akan mengirimkan sinyal yang sangat berbahaya bahwa prinsip-prinsip ini dapat dinegosiasikan," tegasnya.

Dari pihak Amerika Serikat, Wakil Perwakilan untuk PBB Tammy Bruce menyatakan perang harus segera diakhiri melalui kompromi dan pengorbanan semua pihak. Ia mengatakan resolusi tersebut memuat bahasa yang berpotensi mengalihkan fokus dari negosiasi diplomatik yang sedang berlangsung.

"Oleh karena itu, Amerika Serikat meminta pemungutan suara atas kedua paragraf tersebut dan akhirnya memilih untuk abstain," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Anna Evstigneeva menyebut resolusi tersebut sebagai instrumen politisasi. Ia menyatakan diplomasi dan kompromi adalah jalan yang dibutuhkan, bukan deklarasi politik.

Perang dimulai pada 24 Februari 2022 ketika Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina. Konflik tersebut memicu sanksi internasional besar-besaran terhadap Moskow.

Menurut data dari Center for Strategic and International Studies, Rusia diperkirakan mengalami sekitar 1,2 juta korban luka dan hingga 325.000 kematian. Zelensky menyebut Ukraina kehilangan sekitar 55.000 tentaranya dan sekitar 20 persen wilayah negara itu kini berada di bawah pendudukan Rusia.

Rusia juga dituduh melakukan deportasi ilegal anak-anak Ukraina dari wilayah pendudukan. Selain itu, Moskow disebut menyerang infrastruktur energi Ukraina untuk melemahkan ketahanan sipil selama musim dingin.

Wakil Presiden Majelis Umum PBB Tania Serafim Yvonne Romulado menyampaikan pesan dari Presiden Majelis Annalena Baerbock mengenai pentingnya menjaga Piagam PBB. Ia menegaskan pelanggaran hukum internasional tidak boleh dibiarkan menjadi hal yang biasa.

Hampir empat juta warga Ukraina mengungsi di dalam negeri dan 5,7 juta lainnya hidup sebagai pengungsi di luar negeri. Majelis Umum menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Ukraina.