Junta Usir Perwakilan Timor-Leste

YANGON - Junta Myanmar pada Minggu (15/2) lalu mengumumkan pengusiran perwakilan tertinggi Timor-Leste di negara itu, setelah sebuah kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan Dili telah membuka kasus hukum terhadap militer atas kejahatan perang.

Militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021, selama beberapa dekade telah dituduh melakukan pelanggaran HAM yang sebagian besar menargetkan minoritas etnis di negara tersebut. Myanmar saat ini sedang membela diri dari tuntutan di Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida terhadap minoritas Rohingya yang mayoritas beragama Islam.

Namun, Organisasi Hak Asasi Manusia Chin (CHRO) yang mewakili minoritas etnis Chin di Myanmar, mengatakan pada Februari bahwa Timor-Leste telah membuka kasusnya sendiri terhadap junta atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. “Seorang jaksa senior Timor-Leste telah ditunjuk untuk menyelidiki berkas kriminal yang diajukan oleh organisasi HAM kami,” ungkap CHRO.

Sebuah pernyataan junta mengatakan bahwa penunjukan jaksa oleh Dili untuk menyelidiki kasus tersebut merupakan kekecewaan besar. Disebutkan bahwa kuasa usaha Timor-Leste telah dipanggil pada tanggal 13 Februari dan diberi waktu satu pekan untuk meninggalkan Myanmar.

Menurut CHRO, kasusnya terhadap junta mencakup bukti tak terbantahkan tentang pemerkosaan massal, pembantaian 10 orang, pembunuhan pejabat agama, dan serangan udara terhadap rumah sakit.

Organisasi tersebut mengajukan pengaduan berdasarkan prinsip yurisdiksi universal, yang memungkinkan pengadilan domestik untuk mengadili pelanggaran internasional.

Kasus ini dan meningkatnya ketegangan diplomatik, membuat dua negara anggota Asean ini saling berlawan.

Timor-Leste bergabung dengan blok tersebut baru pada Oktober 2025,menjadi anggota ke-11.

Pernyataan junta menuduh Timor-Leste melanggar pasal-pasal piagam Asean yang menekankan pentingnya menjunjung tinggi penghormatan terhadap kedaulatan dan non-intervensi.

Sebelumnya, junta militer mengusir diplomat tertinggi Timor-Leste pada Agustus 2023, terkait pertemuan yang diadakan pemerintahnya dengan pemerintahan bayangan terlarang yang didirikan setelah kudeta. AFP/I-1