Fantastis, Rp25 Triliun APBN Mengalir ke Papua Barat, Tapi Kenapa Dana Desa di Sini Gagal Cair?

MANOKWARI - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu mencatat realisasi belanja APBN 2025 di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp25,14 triliun atau 93,9 persen dari total pagu Rp26,81 triliun.

Kepala DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir di Manokwari, Papua Barat, Selasa, mengatakan capaian tersebut mencerminkan peran fiskal yang tetap ekspansif dalam menopang perekonomian regional sepanjang 2025.

"APBN tetap bekerja optimal untuk mendukung pembangunan di Papua Barat dan Papua Barat Daya," kata Kobir.

Ia menyebutkan belanja APBN terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp7,6 triliun atau 94,2 persen dari pagu sebanyak Rp8,07 triliun, dan belanja transfer ke daerah (TKD) Rp17,53 triliun atau 93,5 persen dari pagu Rp18,74 triliun.

Kinerja belanja kementerian/lembaga didominasi belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji serta tunjangan dengan realisasi Rp3,21 triliun disusul belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.

"Kalau dibanding dengan tahun 2024, realisasi belanja kementerian/lembaga mengalami kontraksi 19,3 persen," kata Kobir.

Selanjutnya, kata dia, realisasi belanja TKD yang terdiri atas enam komponen yaitu dana alokasi umum (DAU) sebanyak Rp7,27 triliun atau 96,7 persen dari pagu dan dana bagi hasil (DBH) Rp4,26 triliun atau 87,7 persen dari pagu.

Kemudian, dana alokasi khusus (DAK) Rp1,63 triliun atau 98,6 persen, dana otonomi khusus (otsus) Rp3,25 triliun atau 100 persen, dana desa Rp1,06 triliun atau 77,5 persen, dan dana insentif fiskal Rp32,9 miliar atau 89,7 persen dari pagu.

"Ada beberapa catatan penyaluran TKD karena DAK fisik bidang kesehatan dan keluarga berencana di Kabupaten Sorong, gagal disalurkan. Dana desa untuk dua desa juga gagal salur," ujar Kobir.

Untuk Papua Barat, kata dia, total penyaluran TKD mencapai RP10,21 triliun atau 92,79 persen dari pagu sebanyak Rp10,87 triliun dengan DAU menjadi komponen terbesar dibanding realisasi komponen lainnya.

Sementara, di Papua Barat Daya, realisasi TKD tercatat sebesar 94,57 persen atau Rp7,32 triliun dari total alokasi pagu tahun 2025 sebanyak Rp7,74 triliun dengan persentase penyaluran tertinggi pada level pemerintah provinsi.

"Kalau belanja pemerintah pusat secara tematik lebih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengendalian inflasi, dan penanganan kemiskinan ekstrem," ucap Kobir.

Menurut dia, sinergi APBN dan APBD terus diperkuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua Barat maupun Papua Barat Daya yang lebih inklusif, menjaga kestabilan inflasi, serta menekan tingkat kemiskinan.