PM Jepang Sanae Takaichi Raih Kemenangan Telak Pemilu

TOKYO – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Senin (9/2), mencetak kemenangan pemilu bersejarah yang mengukuhkannya sebagai pemimpin terkuat Jepang di era pascaperang. Hasil ini memberi mandat besar bagi pemerintahannya, namun juga memicu kekhawatiran pasar atas arah kebijakan fiskal ke depan.

Dikutip dari The Straits Times, Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin Takaichi meraih kemenangan terbesar bagi satu partai dalam pemilu legislatif Jepang pascaperang. Berdasarkan data penyiar publik NHK, LDP mengamankan 316 kursi di DPR Jepang yang beranggotakan 465 kursi, sementara total koalisi pemerintah meraih 352 kursi, jauh melampaui mayoritas tipis sebelumnya sebanyak 233 kursi.

Capaian tersebut memberikan LDP mayoritas super dua pertiga, yang akan mempermudah pemerintah meloloskan undang-undang strategis, termasuk membuka kembali wacana amendemen konstitusi. Kemenangan ini menjadi pembalikan tajam setelah LDP sempat kehilangan kendali parlemen hanya tujuh bulan lalu.

Takaichi sebelumnya mempertaruhkan jabatannya dalam pemilu kilat ini dengan janji mundur jika gagal meraih mayoritas. Taruhan tersebut terbayar, sekaligus memperkuat posisinya untuk mendorong agenda belanja besar dan mengambil sikap lebih tegas di panggung internasional, termasuk dalam hubungan dengan China terkait dukungan Jepang terhadap Taiwan.

Pasar keuangan bereaksi cepat terhadap hasil pemilu. Yen sempat melemah sebelum diperdagangkan di kisaran 157,25 per dollar AS, sementara pasar obligasi diperkirakan melemah dan saham-saham menguat seiring ekspektasi peningkatan belanja pemerintah. Investor sebelumnya telah mengantisipasi kemenangan telak LDP dengan membeli saham Jepang serta menjual yen dan obligasi.

Perhatian pelaku pasar tertuju pada rencana kebijakan fiskal Takaichi, terutama wacana penangguhan pajak penjualan atas pangan. Baik LDP maupun oposisi utama, Centrist Reform Alliance (CRA), mendukung pemangkasan pajak pangan untuk meredam tekanan biaya hidup. Namun, LDP mengusulkan kebijakan sementara, sementara CRA menginginkan kebijakan permanen.

Takaichi menyatakan ingin menangguhkan pajak pangan selama dua tahun tanpa menerbitkan obligasi baru, sesuai manifesto kampanyenya, meski mengakui masih diperlukan pembahasan lintas partai.