Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Pemerintah Perketat Pengawasan Harga Sapi Hidup Jelang Ramadan dan Idul Fitri

📅 Selasa, 10 Feb 2026, 00:00 WIB | Oleh: Tim Redaksi
Pemerintah Perketat Pengawasan Harga Sapi Hidup Jelang Ramadan dan Idul Fitri Doc: antara
Ket. Inflasi Pangan - Harga Sapi Diawasi Ketat

JAKARTA — Pemerintah memperketat pengawasan harga sapi hidup setelah adanya laporan di lapangan yang mengindikasikan penjualan di atas harga acuan maksimal yang ditetapkan pemerintah di tingkat Rumah Potong Hewan (RPH). Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga daging sapi menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 H.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga dan Keamanan Pangan (Satgas Saber Pangan) yang melibatkan Kementan, Badan Pangan Nasional, Polri, dan dinas terkait melakukan sidak di RPH Bekasi dan Jakarta pada 8 Februari dan menemukan indikasi overfaktur harga sapi hidup di tingkat RPH, dengan harga mencapai 56.500 rupiah per kilogram (kg) bobot hidup.

Karenanya, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) langsung memanggil pimpinan feedloter dan RPH untuk rapat stabilisasi guna menekan potensi pelanggaran harga.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda menegaskan pemerintah memperketat disiplin harga di seluruh rantai pasok sapi untuk menjaga stabilitas harga daging menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026, setelah penelusuran menunjukkan harga 56.500 rupiah per kg bobot hidup bukan berasal dari feedloter, yang menjual sesuai ketentuan 55.000–55.500 rupiah per kg, melainkan dari tingkat distributor. “Harga di RPH harus tetap mengacu pada batas 56.000 rupiah per kg agar harga daging di pasar tidak melampaui harga acuan konsumen,” ujarnya di Jakarta, Senin (9/2).

Direktur Eksekutif Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo), Djoni Liano menegaskan pelaku usaha tetap berkomitmen mengikuti kebijakan harga pemerintah, dengan memastikan seluruh anggota mematuhi ketentuan harga sapi di RPH sebesar 56.000 rupiah per kg bobot hidup dan segera mengomunikasikan ketentuan tersebut kepada seluruh pelanggan agar disiplin harga terjaga hingga ke tingkat distributor.

Sementara itu dari pengelola RPH, Direktur Bisnis Perumda Dharma Jaya, Irwan Nusyirwan menegaskan komitmen menjaga disiplin harga melalui pengawasan ketat dan koordinasi dengan asosiasi, bahkan siap memutus kerja sama dengan pemotong yang melanggar ketentuan dengan dukungan kepolisian, sementara Satgas Pangan Polri menyatakan kesiapan penuh mengawal langkah stabilisasi pemerintah demi memastikan harga daging sapi tetap sesuai aturan.

Irwan menegaskan perusahaan berkomitmen menjaga disiplin harga melalui pengawasan ketat dan koordinasi dengan asosiasi, bahkan siap memutus kerja sama dengan pemotong yang melanggar ketentuan dengan dukungan kepolisian, sementara Satgas Pangan Polri menyatakan kesiapan penuh mengawal langkah stabilisasi pemerintah demi memastikan harga daging sapi tetap sesuai aturan.

Bagi masyarakat, hasil rapat ini memberi kepastian bahwa harga daging sapi tetap berada dalam kendali pemerintah. Disiplin di tingkat feedlot, distributor, hingga RPH diharapkan mencegah kenaikan yang bisa membebani pembeli. Negara hadir memastikan aturan dipatuhi, sementara asosiasi dan aparat ikut mengawal pelaksanaannya di lapangan.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Megapolitan
Perum Bulog Lebak-Pandeglan...

BPJS Kesehatan Edukasi Polda Kepri Terkait Program JKN

42 menit yang lalu | Bambang Wijanarko

Daerah
BPJS Kesehatan Edukasi Pold...
Rona
6 Drama Korea Baru yang Waj...
Daerah
Bus Transjateng Akan Tambah...

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

1.5 jam yang lalu | Lili Lestari

Nasional
Wakil Menteri Imipas Silmy ...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.