Tanpa Kolaborasi, Manfaat Digitalisasi APEC Terancam Tak Merata

JAKARTA – Tantangan kebijakan digital di kawasan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) kian kompleks seiring pesatnya adopsi kecerdasan buatan, ekspansi perdagangan digital lintas batas, dan meningkatnya risiko keamanan siber. Negara-negara anggota dituntut merespons perubahan teknologi yang cepat tanpa mengorbankan keterbukaan pasar dan kelancaran arus ekonomi digital. 

Pada saat yang sama, penguatan kepercayaan terhadap sistem digital menjadi krusial agar inovasi tidak dibayangi kekhawatiran perlindungan data dan keamanan. Tanpa kerangka kebijakan yang adaptif dan kolaboratif, manfaat digitalisasi berisiko terkonsentrasi dan tidak dirasakan secara luas oleh pelaku usaha maupun masyarakat di semua negara anggota APEC.

Pertemuan ekonomi anggota APEC di Guangzhou, Tiongkok, menegaskan peningkatan urgensi penataan kebijakan digital di tengah akselerasi adopsi kecerdasan buatan, berkembangnya perdagangan digital lintas batas, dan naiknya risiko keamanan daring. Dalam forum APEC Senior Officials’ Meeting, delegasi sepakat bahwa respons kebijakan harus mampu mengikuti kecepatan transformasi teknologi tanpa mengorbankan keterbukaan pasar dan kepercayaan terhadap sistem digital.

“Kita perlu memastikan bahwa inovasi didukung oleh kerangka kebijakan yang jelas, praktis dan terpercaya," kata Ketua Kelompok Pengarah Ekonomi Digital APEC, Ichwan Makmur Nasution dalam keterangan resmi APEC, Selasa (3/2).

Diskusi juga menyoroti perlunya kerangka kebijakan yang jelas dan kolaboratif untuk mendukung inovasi, sekaligus mengelola risiko mulai dari perlindungan konsumen dalam model e-commerce baru, kesiapan tenaga kerja menghadapi AI, keselamatan anak di ruang digital, hingga kebutuhan data perdagangan digital yang andal. Langkah itu dimaksudkan agar manfaat digitalisasi dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.

Perwakilan Administrasi Ruang Siber Tiongkok Qi Xiaoxia mengatakan ekonomi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan, inklusi sosial, dan pembangunan berkelanjutan, sekaligus pilar penting kerja sama APEC di tengah gelombang transformasi teknologi global.

Sebagai tuan rumah, Tiongkok juga memaparkan rencana memperkuat kerja sama digital regional melalui sejumlah inisiatif, termasuk usulan kegiatan Pekan Digital APEC pada akhir 2026, guna memperdalam kolaborasi transformasi digital dan pertumbuhan berbasis data.

Penguatan Koordinasi

Tiongkok menyerukan penguatan koordinasi kebijakan dan kerja sama praktis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di tengah percepatan transformasi ekonomi kawasan yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI). Dalam pertemuan APEC Policy Partnership on Science, Technology and Innovation di Guangzhou, Wakil Menteri Sains dan Teknologi Tiongkok Chen Jiachang menilai dunia memasuki fase baru revolusi teknologi, di mana AI membuka peluang besar sekaligus memunculkan tantangan global yang saling terkait.

Dia menekankan urgensi memperkuat konsensus dan kolaborasi antaranggota APEC, dengan menjadikan sains, teknologi, dan inovasi sebagai pilar utama untuk menjaga pertumbuhan, kemakmuran, dan stabilitas kawasan Asia-Pasifik.

Pada pertemuan yang sama, Ketua PPSTI Park Hwanil menekankan pentingnya arah kebijakan yang lebih jelas serta capaian kerja yang konkret dan terukur. Park menilai kemajuan pesat di bidang sains, teknologi, dan AI tidak hanya mengubah perekonomian, tetapi juga meningkatkan perhatian terhadap isu keamanan nasional.

"PPSTI harus memberikan arahan kebijakan yang jelas dan berwawasan ke depan tentang sains, teknologi, inovasi, dan AI. Kita harus menunjukkan melalui hasil konkret dan terukur bagaimana kerja sama PPSTI memberi manfaat bersama bagi ekonomi-ekonomi APEC," kata Park. mad/Ant/AFP/E-10