Pemprov Papua Barat Daya Investasi SDM, Biayai Pendidikan Dokter Spesialis

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) membiayai pendidikan 28 calon dokter spesialis yang sedang dan akan menempuh studi di sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia, sebagai upaya menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) mumpuni untuk mendukung layanan kesehatan di wilayah itu.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu di Sorong, Rabu, menjelaskan pembiayaan tersebut bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) dengan total anggaran sekitar Rp6 miliar.

“Dari jumlah itu 17 orang merupakan hasil rekrutmen terbaru, ditambah 11 orang yang sebelumnya merupakan tanggungan Provinsi Papua Barat dan dialihkan menjadi kewajiban Pemprov Papua Barat Daya. Totalnya menjadi 28 orang,” kata Elisa Kambu.

Dari 17 peserta rekrutmen terbaru, lanjutnya, 16 orang dinyatakan lulus seleksi dan saat ini akan menjalani pendidikan dokter spesialis di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Sementara satu orang lainnya telah lebih dulu masuk pada rekrutmen sebelumnya.

Menurut Elisa, awalnya Pemprov PBD merencanakan pengiriman 10 dokter spesialis setiap tahun selama tiga tahun ke depan. Namun hasil seleksi menunjukkan antusiasme yang tinggi dari peserta.

“Tahun lalu yang ikut seleksi sekitar 35 orang dan puji Tuhan 16 orang lulus. Tahun ini seleksi akan kita lakukan lagi, disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” ujarnya.

Gubernur menjelaskan proses seleksi dilakukan langsung di Sorong melibatkan tim lengkap dari Unpad, yang terdiri dari para ahli dan penguji.

“Mereka datang langsung ke Sorong dan melakukan tes di sini. Ini untuk membantu anak-anak Papua karena tidak semua mampu mengikuti seleksi mandiri ke luar daerah,” katanya.

Selain Unpad, Pemprov PBD juga telah membiayai dokter spesialis yang tersebar di sejumlah universitas lain, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat).

Ke depan Pemprov PBD juga berencana menjalin kerja sama dengan kampus lain, seperti Universitas Indonesia (UI) dan perguruan tinggi kedokteran lainnya. “Jangan hanya satu kampus saja. Kita ingin memperluas kerja sama agar semakin banyak anak Papua bisa menjadi dokter spesialis,” ujar Elisa.

Ia menegaskan seluruh penerima beasiswa wajib menyelesaikan pendidikan maksimal enam tahun sesuai nota kesepahaman yang telah ditandatangani. Jika tidak menyelesaikan studi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, peserta akan dikenakan sanksi.

“Ini adalah kesempatan yang diberikan negara. Karena itu kami berharap setelah lulus mereka kembali ke Papua Barat Daya untuk melayani masyarakat,” katanya.

Elisa juga mendorong pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat Daya untuk melakukan hal serupa. “Minimal satu kabupaten bisa mengirim satu atau dua orang setiap tahun. Karena rumah sakit ada di kabupaten/kota, maka mereka juga harus ikut bertanggung jawab,” ujarnya.

Menurut Elisa, program ini merupakan bagian dari upaya Pemprov PBD mewujudkan Papua yang sehat dan cerdas, sekaligus menjawab keterbatasan jumlah dokter spesialis Orang Asli Papua (OAP) akibat kendala ekonomi.

“Anak-anak Papua itu punya mimpi dan semangat, tapi kemampuan pembiayaan yang terbatas. Inilah yang kita intervensi demi kepentingan masyarakat,” katanya.

16 calon dokter spesialis itu akan mengambil bidang studi penyakit dalam, radiologi, bedah, forensik dan medikolegal, dermatologi, venereologi dan estetika, anestesi dan terapi intensif, patologi klinik, telinga hidung tenggorokan-BKL, kesehatan anak, obstetri dan ginekologi, patologi anatomi, kardiologi, urologi dan kesehatan jiwa.