Pemprov Lampung Pastikan Bangun Jembatan Kali Pasir yang Putus

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menjanjikan pembangunan Jembatan Kali Pasir Kabupaten Lampung Timur yang beberapa waktu lalu terputus untuk mendukung mobilitas masyarakat.

"Kita patut bersyukur saat ini rencana pembangunan jembatan sudah diprioritaskan melalui Program Jembatan Merah Putih. Dan Gubernur Lampung telah berkomunikasi dengan Pangdam mengenai ini," ujar Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung M. Taufiqullah berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Senin (2/2).

Ia mengatakan rencana pembangunan jembatan tersebut akan dikoordinasikan bersama Panglima Kodam II/Sriwijaya sebagai bagian dari penanganan cepat.

"Langkah tersebut dilakukan sebagai solusi untuk mendukung akses pendidikan bagi 90 siswa yang terkendala dan harus menyeberangi sungai menggunakan rakit," katanya.

Dia menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung pun memastikan pembangunan Jembatan Kali Pasir, yang terletak di Sungai Batanghari. Dan menghubungkan Desa Kali Pasir dengan Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur dapat terlaksana.

"Keterlibatan TNI diperlukan karena kondisi lokasi cukup berisiko tinggi serta membutuhkan penanganan lapangan yang cepat dan terukur," ucap dia.

Ia menjelaskan diperkirakan dalam rencana pembangunan jembatan permanen di lokasi tersebut membutuhkan alokasi dana yang cukup besar serta tidak bisa dilakukan secara parsial.

"Diperkirakan total biaya yang dibutuhkan untuk membangun jembatan mencapai Rp70 miliar, ini dibuat dengan memenuhi standar keselamatan," tambahnya.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pun telah menghitung kebutuhan anggaran tersebut, namun dengan adanya keterbatasan fiskal mengakibatkan pelaksanaan proyek tersebut tidak mampu ditangani secara mandiri oleh pemerintah kabupaten.

"Anggaran Rp70 miliar itu dibutuhkan untuk menyediakan akses pendidikan bagi sekitar 90 pelajar di sana yang terputus akibat jembatan tidak terhubung,” tambahnya.

Dia mengatakan berbagai upaya sudah dilakukan oleh Gubernur Lampung dan direncanakan pembangunan jembatan dilakukan melalui program Jembatan Merah Putih, yang akan dilaksanakan pada awal 2026 dan selesai di semester pertama 2026.

"Masyarakat harus sedikit bersabar menanti proses pembangunan jembatan yang sedang berjalan karena ada proses birokrasi yang harus dilalui. Sebab ini sudah menjadi prioritas utama,” tutupnya.

Pemerintah Provinsi Lampung pun telah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat agar membantu dalam penanganan jembatan tersebut.

Dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) telah menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan survei teknis di lokasi.

Dari hasil survei tersebut telah disimpulkan bahwa jembatan tidak memungkinkan untuk diperbaiki sebagian.

Sebab ada sejumlah risiko seperti longsor dan faktor keselamatan, sehingga membuat opsi rehabilitasi dinilai tidak layak, dan solusi yang direkomendasikan untuk menghubungkan kedua desa yaitu dengan melakukan pembangunan ulang jembatan secara keseluruhan.