Prospek Pembiayaan UMKM Diperkirakan Lebih Baik

Kelompok menengah bawah yang menjadi basis utama pasar UMKM belum sepenuhnya pulih.

JAKARTA - Prospek pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2026 akan lebih baik dari tahun lalu karena konsumsi domestik yang konsisten sejak beberapa bulan terakhir.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai permasalahan utama yang mempengaruhi pertumbuhan kredit UMKM selama ini bukan dari sisi penawaran pembiayaan, melainkan dari sisi permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan UMKM.

“Ketika ada penurunan suku bunga, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan injeksi likuiditas di perbankan, itu tidak serta-merta menaikkan permintaan kredit, karena masalahnya lebih banyak dari sisi demand atau permintaan,” kata Faisal dari Jakarta, Selasa (20/1).

Menurut Faisal, tren peningkatan permintaan domestik dalam beberapa bulan terakhir, meski tidak seluruhnya berkaitan dengan produk UMKM, tetap akan membantu perbaikan penyaluran kredit. Permintaan tersebut terutama datang dari kalangan menengah atas yang sebagian juga menjadi konsumen produk barang dan jasa UMKM.

Namun, dia menekankan perlunya kebijakan yang lebih fokus pada peningkatan permintaan di kalangan menengah bawah, yang memiliki korelasi lebih besar dengan produk UMKM.

“Maksud stimulus di sini bukan bansos ya, tetapi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan,” katanya.

Selain itu, aspek pendukung lain juga perlu diperkuat, seperti pendampingan manajemen dan finansial bagi pelaku UMKM, serta pemanfaatan tren digitalisasi untuk memperluas akses pasar.

“Kebanyakan usaha mikro masih bersifat lokal dengan pelanggan yang dekat-dekat, sehingga perlu dukungan platform digital agar bisa menjangkau pasar lebih luas,” ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti mengatakan, kemungkinan peningkatan selalu terbuka, apalagi pemerintah gencar mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Hal yang penting tambah Esther bukan hanya masalah pembiayaan UMKM, sebab mereka bisa berkembang jika ada variabel lain yang mendukung tumbuh kembangnya. Tanpa dukungan itu rasanya sulit berharap UMKM akan lebih moncer tahun ini.

Dukungan itu, pertama tersedianya akses pembiayaan yang cukup. Kedua, pelatihan dan pendampingan UMKM untuk bisa memanfaatkan kredit yang sudah diterima.

Ketiga, ⁠evaluasi performa secara berkala UMKM dan keempat akses pasar agar produknya bisa dijual di pasar domestik maupun global

Bergantung Sebaran

Sementara itu, Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI) Iyuk Wahyudi menilai optimisme terhadap prospek pembiayaan UMKM pada 2026 perlu dibaca secara lebih struktural. Menurutnya, tren peningkatan konsumsi domestik memang memberi sinyal positif, namun efektivitasnya terhadap UMKM sangat bergantung pada sumber dan sebaran konsumsi tersebut.

Iyuk menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi saat ini masih relatif terkonsentrasi pada kelompok menengah atas, sementara kelompok menengah bawah yang menjadi basis utama pasar UMKM belum sepenuhnya pulih. Kondisi ini membuat banyak pelaku UMKM masih menahan ekspansi dan cenderung berhati-hati dalam mengakses pembiayaan, meskipun likuiditas perbankan tersedia.

Dalam konteks tersebut, Iyuk menyoroti peran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai intervensi yang berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi baru di tingkat pedesaan. Ia menyebut, jika dijalankan secara konsisten dan berbasis lokal, MBG dapat menggerakkan rantai ekonomi dari hulu ke hilir, mulai dari pemasok buah dan sayur, ikan, ayam, telur, roti, hingga penyedia bahan bangunan di wilayah setempat.

Dari sisi daya beli dan ketenagakerjaan, Iyuk menilai dampak MBG cukup signifikan. Keberadaan tiga hingga empat dapur MBG di setiap desa atau kecamatan, menurutnya, berpotensi menyerap sekitar 150–200 tenaga kerja baru, yang sebagian besar berasal dari kalangan ibu rumah tangga. Aktivitas ekonomi yang bersifat rutin harian tersebut dinilai mampu menciptakan aliran transaksi yang stabil bagi UMKM lokal.

Lebih lanjut, Iyuk menegaskan bahwa dampak MBG terhadap UMKM akan semakin kuat apabila target pendirian 20.000–30.000 dapur MBG nasional terealisasi dan disertai kebijakan yang mewajibkan pengadaan bahan baku dari pelaku usaha setempat. Dengan skema transaksi harian dan kepastian pasar, ia menilai pembiayaan UMKM ke depan memiliki fondasi yang lebih sehat dan berkelanjutan dibandingkan sekadar mengandalkan stimulus kredit.