Banjir Datang, Ekonomi Menepi: Pengusaha Minta DKI Bergerak

JAKARTA – Banjir kembali datang, dan seperti biasa Jakarta langsung melambat. Jalanan berubah jadi kolam dadakan, motor jadi perahu setengah hati, dan aktivitas ekonomi pun ikut terendam. Toko buka setengah, pembeli datang setengah, sementara semangat kerja tenggelam entah di mana.

Di banyak sudut kota, roda ekonomi yang biasanya berputar cepat mendadak tersendat. Karyawan terlambat, pedagang menutup lapak lebih awal, dan kurir harus memilih antara menerobos genangan atau menyerah pada cuaca. Transaksi pun ikut hanyut—bukan karena tak ada niat, tapi karena akses lebih dulu kebanjiran.

Banjir seolah punya kemampuan ajaib menekan produktivitas tanpa perlu kebijakan resmi. Dalam hitungan jam, rencana kerja berubah jadi rencana bertahan. Warga sibuk menyelamatkan barang, bukan mengejar omzet. Uang yang seharusnya berputar, memilih diam menunggu air surut.

Di ibu kota, banjir bukan sekadar soal air yang naik, tapi tentang ekonomi yang ikut menepi. Selama genangan masih bertahan, aktivitas masyarakat pun ikut menunggu—menunggu jalan kering, menunggu keadaan normal, dan menunggu Jakarta bisa kembali berjalan seperti biasa.

Karenanya, kalangan dunia usaha mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memitigasi dampak banjir karena terbukti telah menekan perputaran dan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Pemprov DKI Jakarta harus mengambil langkah dan mitigasi agar masalah banjir ini tidak menghantui aktivitas masyarakat setiap musim penghujan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (16/1).

Pernyataan itu terkait dengan banjir pada sejumlah ruas jalan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang terjadi akibat hujan deras pada Senin (12/1).

Ia mengatakan banjir itu sangat mempersempit aktivitas ekonomi dan bisnis yang menekan daya beli dan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Sarman juga meminta Pemprov DKI Jakarta bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah penyangga Bodetabek untuk menangani masalah banjir musiman ini.

Menurut dia, perputaran uang akibat banjir di Jabodetak turun signifikan karena pergerakan warga yang terbatas.

Ia mencatat penurunan aktivitas ekonomi terasa di pusat perbelanjaan seperti Tanah Abang, Mangga Dua, Glodok, Gunung Sahari dan Kelapa Gading yang sepi pengunjung.

Layanan transportasi darat juga terjebak kemacetan, sementara sektor udara mencatat 109 penerbangan tertunda dan 31 penerbangan dialihkan dari Bandara Soekarno-Hatta.

Di samping itu, industri perhotelan, restoran, kafe dan destinasi wisata, termasuk Ancol, TMII, Ragunan dan Kota Tua, melaporkan penurunan omzet.

Kerusakan fasilitas publik dan rumah warga juga terjadi mulai dari perabot, kendaraan hingga drainase dan marka jalan.

"Kerugian ekonomi terjadi di berbagai sektor seperti perdagangan/ritel," katanya.

Untuk itu, Sarman mengingatkan Pemprov DKI agar terus melakukan revitalisasi sungai dan perbaikan drainase dan gorong gorong, juga modifikasi cuaca pada setiap puncak musim hujan.

"Terlalu mahal kerugian yang kita tanggung jika masalah banjir ini menjadi momok yang tidak bisa diselesaikan karena disamping kerugian ekonomi dan infrastruktur, masalah kesehatan warga juga menjadi taruhan, apalagi sampai memakan korban jiwa," katanya.

Hujan deras sepanjang Senin (12/1) lalu memicu banjir di sejumlah ruas jalan di Jabodetabek. Banjir parah terjadi hampir di semua wilayah Jakarta.

Setidaknya, ada tiga korban jiwa akibat tersengat listrik pada saat banjir di Kecamatan Cilincing dan Tanjung Priok, Jakarta Utara.