Investasi Jabar Menggila, Hanya Mengandalkan Mayoritas Investor Loka, Bisa Capai Rp297 Triliun

BANDUNG – Hasil penanaman modal Jabar memang luar biasa, meski hanya mengandalkan pemilik modal lokal. Provinsi Jawa Barat mencatatkan fenomena menarik dalam realisasi investasi sepanjang 2025 yang menembus angka Rp296,8 triliun, di mana kekuatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berhasil mengungguli Penanaman Modal Asing (PMA).

Dari keterangan Pemprov Jabar di Bandung, Jumat, berdasar data Kementerian Investasi/BKPM, dari total realisasi tersebut, PMDN menyumbang angka sebesar Rp149,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan PMA yang tercatat sebesar 9,2 miliar dolar AS (kurs rupiah Rp16.000) atau senilai Rp147,2 triliun.

Pergeseran komposisi ini disebut menjadi indikator krusial bahwa pembangunan ekonomi di provinsi penyangga ibu kota tersebut tidak lagi semata bergantung pada kucuran dana asing, melainkan makin diperkuat oleh geliat pelaku usaha nasional.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan keseimbangan investasi domestik dan asing ini merupakan sinyal positif ketahanan ekonomi daerah di tengah tantangan global.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya memastikan investasi di Jabar aman dan mudah sehingga dipercaya investor," kata Dedi.

Secara kumulatif, capaian Rp296,8 triliun tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia.

Angka ini setara dengan 109,9 persen dari target yang ditetapkan pemerintah, sekaligus mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 18,21 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka Rp251,14 triliun.

Dedi menegaskan, lonjakan investasi ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ia membidik dampak riil berupa pembukaan lapangan kerja baru dan penguatan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar tercipta pemerataan pembangunan.

Untuk menjaga tren positif ini, Pemprov Jabar berkomitmen terus melakukan penyederhanaan birokrasi perizinan serta penguatan infrastruktur kawasan industri dan konektivitas antarwilayah.

Namun, Dedi memberikan catatan tebal bahwa derasnya arus modal masuk tidak boleh mengorbankan daya dukung ekologi. Pembangunan harus berjalan beriringan dengan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. "Jawa Barat terbuka bagi investasi, tetapi tetap berpijak pada kepentingan rakyat," ujarnya menambahkan.

Kasus Tambang

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan sebanyak 15.293 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak kebijakan penutupan sementara aktivitas tambang di kawasan Parungpanjang, Kabupaten Bogor dan sekitarnya, akan menerima bantuan sosial (bansos) senilai Rp3 juta pada tahun anggaran 2026.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi di Bandung, Rabu, mengatakan langkah ini merupakan kelanjutan dari komitmen pemerintah provinsi dalam memberikan jaring pengaman sosial pasca-keputusan Gubernur Dedi Mulyadi dalam menghentikan operasional tambang demi keselamatan lingkungan dan warga.

Ade menegaskan bahwa hak masyarakat yang belum tersalurkan pada tahun sebelumnya menjadi prioritas utama tahun ini. "Masyarakat yang belum mendapat bantuan pada 2025 dipastikan akan menerima pada tahun 2026," ujar Ade.

Penyaluran pada tahun 2026 ini, akan dibagi ke dalam dua tahap lanjutan, yakni tahap III dan IV. Rinciannya, tahap III akan menyasar 6.216 KK di Kecamatan Cigudeg dan Rumpin.

Sedangkan untuk tahap IV, bansos akan didistribusikan kepada 9.077 KK yang tersebar di Kecamatan Parungpanjang, Cigudeg, dan Rumpin.

Kebijakan pemberian bansos "tidak direncanakan" ini merupakan respons cepat pemerintah atas dampak ekonomi dari Surat Keputusan Nomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025.

Dalam surat tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi membekukan aktivitas tambang karena tingkat kerusakan lingkungan yang dinilai telah membahayakan nyawa masyarakat.

Adapun, pada Desember 2025, Pemprov Jabar telah merealisasikan penyaluran tahap I dan II kepada 2.938 KK. Tahap I mencakup 928 KK di lima desa Kecamatan Parungpanjang (Desa Cibunar, Lumpang, Gorowong, Dago, dan Jagabaya).

Sementara tahap II menyasar 2.010 KK di empat desa Kecamatan Cigudeg (Bunar, Cintamanik, Mekarjaya, Tegallega) dan empat desa di Kecamatan Rumpin (Rumpin, Sukasari, Sukamulya, Mekarsari).

Total bantuan tunai sebesar Rp3 juta per KK ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat di tiga kecamatan tersebut selama masa transisi pemulihan lingkungan berlangsung.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebut harus menyediakan dana sebesar Rp135 miliar untuk pembayaran kompensasi bagi 15.000 warga yang terdampak penutupan tambang sementara di kawasan Cigudeg, Rumpin dan Parungpanjang, Kabupaten Bogor untuk jangka waktu tiga bulan.

Perhitungan dana yang ha­rus disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp135 miliar tersebut ber­da­sarkan pernyataan Bupati Bogor Rudy Susmanto me­ngenai dana kompensasi yang akan diterima 15.000 warga terdampak di tiga kecamatan yakni Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Parungpanjang dan Kecamatan Rum­pin. Dana kompensasi sebesar Rp135 miliar untuk 15.000 warga selama tiga bulan yang masing-masing keluarga me­nerima sebesar Rp9.000.000, atau sebesar Rp3.000.000 untuk satu bulan.

“Dari data awal warga terdampak sebanyak 6.000 ditambah data dari beberapa desa dan kecamatan seba­nyak 9.000, jadi semuanya berjumlah 15.000. Akan dibayarkan oleh Pemprov Ja­bar paling cepat Rabu minggu depan 21 Januari 2026, dan paling lambat Kamis minggu depan 22 Januari 2026. Cuma selisih sehari," kata Bupati Bogor Rudy Susmanto.

Rudy Susmanto juga mengatakan bahwa kepastian pencairan ini bukan karena ada tekanan dari massa aksi, tetapi hasil komunikasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat jauh-jauh hari.

Informasi yang disampai­kan Bupati Rudy Susmanto soal jadwal pembayaran dana kompensasi tersebut menja­wab pertanyaan dari warga terdampak atas kebijakan pe­nutupan sementara tambang di Cigudeg, Rumpin dan Parungpanjang yang sempat melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kecamatan Cigudeg pada Senin, 12 Januari 2026 lalu.