Kementan Rehabilitasi Sawah Terdampak Banjir dan Longsor di Sumatera Barat

Kementerian Pertanian (Kementan) merehabilitasi atau memulihkan sawah-sawah yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

"Pencanangan rehabilitasi sawah ini dilakukan secara serentak di tiga provinsi terdampak bencana yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat," kata Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian di Kabupaten Solok, Provinsi Sumbar, Kamis.

Khusus di Sumbar, Kementan mencatat terdapat 6.451 hektare (ha) sawah yang terdampak bencana dan tersebar di 14 kabupaten dan kota.

Dalam pendataan itu, Kementan membagi sawah kategori rusak ringan, sedang dan berat. Khusus sawah rusak ringan hingga sedang tercatat sebanyak 3.624 ha.

"Sementara untuk sawah rusak berat ada 2.000 lebih ha," sebut Sam Herodian.

Ia menyampaikan sebelum rehabilitasi sawah dilakukan pemerintah daerah atau dinas terkait terlebih dahulu menyelesaikan administrasi. Setelah itu, proses pemulihan dilakukan secara serentak di kabupaten dan kota yang terdampak bencana.

Rehabilitasi sawah akan dimulai dari pengerukan material banjir berupa pasir, batu-batuan dan kayu yang terbawa arus banjir bandang pada akhir November 2025.

Pada tahap ini Kementan terlebih dahulu memprioritaskan sawah kategori rusak ringan hingga sedang dengan waktu pengerjaan Januari-Februari 2026.

Herodian memastikan Kementan akan membantu rehabilitasi seluruh areal persawahan yang terdampak bencana alam.

Selain itu, pemerintah pusat melalui kementerian terkait juga melakukan normalisasi sungai berupa pengerukan. Normalisasi sungai ini sangat mendesak mengingat areal persawahan sangat bergantung dengan aliran air irigasi.

Kementan bersama Kementerian Pekerjaan Umum secara maraton atau sejak bencana melanda Provinsi Sumbar juga telah mengoperasikan sejumlah ekskavator untuk mengeruk sedimen yang menumpuk di sejumlah aliran sungai.

Tidak hanya itu, dalam program rehabilitasi tersebut Kementan juga menyiapkan bantuan berupa benih atau bibit, alat dan mesin pertanian (alsintan) hingga pupuk bagi petani di Provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar.

Kementan siapkan perbaikan sawah rusak akibat bencana Rp148 miliar

Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran sebesar Rp148,53 miliar untuk merehabilitasi 10 ribu hektare sawah yang rusak akibat terdampak bencana di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

"Untuk tahap pertama ada Rp148,53 miliar dana yang disiapkan Kementan untuk perbaikan sawah di provinsi terdampak," kata Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian di Kabupaten Solok, Sumbar, Kamis.

Anggaran tersebut akan direvisi dan dialokasikan untuk menangani rehabilitasi lahan sawah dengan tingkat kerusakan sedang di wilayah terdampak.

Presiden Prabowo juga sudah mengatakan pemerintah menyiapkan tambahan dana untuk perbaikan atau pemulihan sawah.

Kemudian, pemerintah juga mengalokasikan anggaran optimasi lahan yang disiapkan untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebesar Rp310 miliar guna menangani rehabilitasi tingkat kerusakan ringan.

Selain itu, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan juga telah mengusulkan tambahan anggaran rehabilitasi lahan dan irigasi untuk kategori kerusakan ringan dan sedang senilai Rp1,79 triliun di provinsi terdampak.

Rehabilitasi lahan sawah pada tingkat kerusakan ringan hingga sedang di antaranya normalisasi saluran tersier, primer, dan sekunder, perbaikan bangunan irigasi (pintu air, box bagi) serta pekerjaan olah lahan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi mengatakan pencanangan rehabilitasi sawah terdampak bencana yang digagas Kementan merupakan bentuk respons pemerintah menyikapi kerusakan sektor pertanian.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pertanian karena dalam waktu dekat langsung melakukan rehabilitasi sawah yang rusak akibat bencana," ujar dia.

Arry mengatakan dalam waktu dekat Kementan akan merehabilitasi seluruh sawah-sawah yang rusak dan tersebar di 14 kabupaten dan kota pascabencana alam di akhir November 2025.