Kebijakan Ekonomi Konsisten, Malaysia Nyaris jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

» Indonesia seharusnya mampu mencapai hasil yang lebih baik apabila memiliki arah pembangunan yang jelas dan dijaga secara berkelanjutan.

JAKARTA - Malaysia sedikit lagi masuk kategori negara berpenghasilan tinggi, hanya 7,1 persen di bawah ambang batas klasifikasi Bank Dunia setelah perekonomiannya tumbuh 5,8 persen pada kuartal kedua (Q2) 2026, naik dari 5,4 persen yang tercatat pada Q1. 

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir dalam peluncuran laporan bertajuk “Survei Ekonomi OECD: Malaysia 2026, Senin (27/7), mengatakan Pemerintah negeri jiran itu akan memastikan momentum pertumbuhan dapat menghasilkan peningkatan produktivitas, lapangan kerja berkualitas, dan kenaikan pendapatan bagi warga Malaysia.

“Angka-angka ini memang menggembirakan, tetapi melampaui ambang batas tersebut bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah apakah pertumbuhan ini mampu menghasilkan upah yang lebih baik, lapangan kerja yang lebih berkualitas, dan daya beli yang lebih kuat bagi warga Malaysia,” papar Akmal.

Pemerintah Malaysia mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 pada kisaran 4-5 persen, yang didukung oleh permintaan domestik, investasi swasta, ekspor, serta industri berbasis teknologi seperti semikonduktor dan pusat data.

Menanggapi pencapaian Malaysia tersebut, Peneliti Senior Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI), Erwin Syahrial, menilai Indonesia jangan malu belajar dari konsistensi Malaysia dalam membangun ekonomi. Ironis memang, karena pada masa awal pembangunan, Malaysia justru banyak belajar dari Indonesia. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, negeri serumpun itu mampu menjalankan agenda pembangunan secara berkesinambungan dan hingga kini hampir mencapai status negara berpendapatan tinggi.

Keberhasilan Malaysia katanya bukan karena pemimpinnya gemar mengumbar ambisi menjadi negara maju. Sebaliknya, pemerintah Malaysia relatif fokus bekerja melalui kebijakan industri, pendidikan, investasi, dan reformasi birokrasi yang dijaga lintas pemerintahan.

Konsistensi tersebut membuat transformasi ekonomi berlangsung stabil dan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dulu Malaysia banyak belajar dari Indonesia. Hari ini situasinya berbalik. Indonesia justru perlu belajar dari disiplin Malaysia dalam menjalankan agenda pembangunan. Mereka tidak banyak koar-koar soal menjadi negara maju, tetapi bekerja secara konsisten sehingga hasilnya terlihat,” kata Erwin.

Malaysia juga tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi menjaga agar hasil pembangunan dinikmati masyarakat secara lebih merata. Pemerintah negeri jiran terus memperkuat pendidikan, layanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja bernilai tambah, serta perlindungan sosial untuk mempersempit kesenjangan pendapatan.

Hasilnya, koefisien Gini Malaysia berada di kisaran 0,39 dan menunjukkan tren membaik dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Erwin, Indonesia memiliki modal yang jauh lebih besar dibanding Malaysia, baik dari sisi jumlah penduduk, sumber daya alam, maupun besarnya pasar domestik. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar visi besar, melainkan konsistensi menjalankan kebijakan pembangunan lintas pemerintahan.

“Kalau Malaysia yang sumber dayanya lebih terbatas saja bisa mendekati negara maju melalui kebijakan yang konsisten dan pemerataan kesejahteraan, Indonesia seharusnya mampu mencapai hasil yang lebih baik apabila memiliki arah pembangunan yang jelas dan dijaga secara berkelanjutan,”kata Syahrial.

Kejar Target Ambisius

Pada kesempatan terpisah, Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko, menilai Malaysia sudah lama berada dalam middle income trap atau jebakan pendapatan menengah karena kurang inovasi, lambatnya transisi ke industri bernilai tambah tinggi, serta hambatan struktural seperti kebijakan ekonomi yang kurang mengutamakan meritokrasi penuh.

“Untuk keluar dari jebakan tersebut, Malaysia melakukan reformasi dan menggeser target ambisius ekonomi agar bisa naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi. Fokusnya sekarang ke industri semikonduktor dan teknologi digital untuk mendongkrak produktivitas,” kata Suhartoko.

Dibanding dengan Indonesia, Suhartoko mengatakan saat ini berada pada kelompok Pendapatan Menengah Atas atau Upper-Middle Income dengan pendapatan per kapita menembus kisaran 5.000 dollar AS per tahun. Namun Indonesia masih menghadapi tantangan kerentanan kelas menengah serta ancaman jebakan pendapatan menengah.

“Berkaca dari pengalaman Malaysia dan kondisi ekonomi Indonesia yang ditopang UMKM, maka mau tidak mau pemerintah harus fokus kepada UMKM, karena daya serap tenaga kerjanya tinggi,” kata Suhartoko.

Menurutnya, penguatan UMKM harus dilakukan melalui peningkatan penguasaan teknologi, akses keuangan, dan pendampingan manajemen. Selain itu perlu ada sinergi antar UMKM maupun antara UMKM dengan industri besar.

“Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk dan keberlanjutan UMKM. Jika ini serius dilakukan, akan mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan penyerapan tenaga kerja besar,” jelasnya.

Suhartoko juga mengingatkan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi harus disertai dengan pemerataan pendapatan. Saat ini, kata dia, pendapatan nasional Indonesia sekitar 1,4 triliun dollar AS.

“Fokus ke UMKM juga penting untuk meningkatkan produktivitas. Jangan sampai kita hanya mengejar angka pertumbuhan, tapi lupa pada kualitas dan pemerataan,” pungkasnya.