Disentil Atasan, Bea Cukai Langsung Bercermin

JAKARTA – Teguran dari atasan rupanya ampuh menjadi alarm pagi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan kini tampak rajin bercermin—bukan untuk merapikan seragam, melainkan membenahi kultur organisasi dan memperketat pengawasan layanan kepabeanan serta cukai.

Setelah mendapat “sapaan khusus” dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Presiden Prabowo Subianto, DJBC bergerak cepat. Dari yang semula sibuk mengurus berkas, kini ikut sibuk mengurus diri sendiri.

Mulai dari etika layanan, integritas pegawai, hingga mekanisme pengawasan, semua masuk daftar pembenahan—seolah pesan atasan itu ditulis dengan tinta merah dan digarisbawahi tiga kali.

Di internal, kata “evaluasi” mendadak naik pangkat jadi kosakata favorit. Rapat demi rapat digelar, bukan lagi untuk sekadar mencatat masalah, tetapi mencari cara agar masalah tak kembali datang membawa kamera dan viral di media sosial.

DJBC tentu paham, urusan bea dan cukai bukan hanya soal pungutan negara, tetapi juga wajah pelayanan publik. Maka, pembenahan ini diharapkan bukan sekadar respons musiman akibat teguran pimpinan, melainkan awal perubahan yang bertahan lebih lama daripada ingatan publik di linimasa.

“Menindaklanjuti arahan Presiden dan Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pembenahan secara menyeluruh,” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBCKemenkeu Nirwala Dwi Heryanto di Kantor DJBC Jakarta, Selasa (30/12).

Nirwala menjelaskan upaya perbaikan tersebut mencakup penguatan kultur organisasi, peningkatan kinerja, pelayanan, serta penguatan fungsi pengawasan, khususnya di pelabuhan dan bandara.

Pada sisi pelayanan, kata Nirwala, Bea Cukai terus mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, serta menjadikan setiap masukan publik sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Bea Cukai meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai bentuk pembenahan dari aspek pengawasan, termasuk penguatan sistem pengawasan di kawasan pelabuhan.

“Salah satu fokusnya adalah pencegahan praktik 'under invoicing' melalui pengembangan sistem yang terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan (AI),” jelas Nirwala.

Menurut dia, penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai selama ini diarahkan secara terukur dan konsisten untuk mengamankan penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

Dia pun menyatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan juga terus dilakukan dalam setahun terakhir.

“Ke depan, pada tahun 2026, Bea Cukai melanjutkan agenda perbaikan ini secara konsisten melalui penguatan sistem berbasis teknologi, peningkatan kompetensi pegawai, serta optimalisasi pengawasan dan pelayanan, sebagai bagian dari komitmen reformasi berkelanjutan di lingkungan Bea Cukai,” tuturnya.

Menkeu Purbaya juga menyampaikan bahwa DJBC telah menunjukkan perbaikan usai diingatkan untuk membenahi masalah di dalam tubuh instansi.

Teguran itu disampaikan Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (27/11). Purbaya memberikan tenggat waktu setahun untuk DJBC memperbaiki kinerja.

Namun, Purbaya menilai Bea Cukai mampu menunjukkan perbaikan dalam beberapa minggu usai teguran.