Seluruh RSUD di Aceh , Sumut, dan Sumbar Sudah Beroperasi

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno melaporkan seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) serta Sumatera Barat yang sebelumnya rusak terdampak bencana banjir dan longsor kini telah kembali beroperasi untuk melayani masyarakat.

"Seluruh RSUD kini telah beroperasi, meski masih ada sebagian yang belum (melayani secara penuh)," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (29/12).

Pratikno menjelaskan, terkait dengan pelayanan kesehatan, pemerintah terus melakukan pengiriman, memfasilitasi relawan, para dokter spesialis dan dokter umum, juga dokter magang untuk menjadi relawan kesehatan di daerah terisolasi dengan fokus pada layanan kesehatan dasar, bedah minor, dan pemulihan trauma.

"Puskesmas dari 867 yang terdampak, saat ini tinggal delapan yang masih dalam tahap pemulihan dan kami terus mempercepat," ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengemukakan terdapat 87 rumah sakit yang terdampak bencana di Aceh dan Sumatera Barat dan Utara, dan sempat lumpuh tidak bisa melayani pasien.

"Namun, dalam waktu satu bulan ini, semua sudah bisa melayani pasien. Ada yang belum sempurna, tetapi dari 87 itu sudah ada pasien datang, dan mendapatkan pengobatan," ujar Teddy.

Hingga hari ini, Senin (29/12), lebih dari separuh wilayah di tiga provinsi yang terdampak bencana telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Di Aceh, terdapat tujuh kabupaten/kota yang masuk ke transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan 11 kabupaten/kota masih memperpanjang masa tanggap darurat.

Sementara itu, di Sumatera Utara, terdapat delapan kabupaten/kota yang sudah masuk tahap transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan delapan lainnya masih tanggap darurat.

Untuk wilayah Sumatera Barat, 10 kabupaten/kota masuk transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, dan masih ada tiga kabupaten/kota yang berada dalam fase tanggap darurat.

"Daerah yang memperpanjang status tanggap darurat bertujuan agar wilayah-wilayah itu lebih siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi," ucap Menko PMK Pratikno.