PM Prancis Bergegas Sahkan RUU Anggaran untuk Hindari “Shutdown” 

PARIS - Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, pada Senin (22/12) mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin politik mengenai undang-undang darurat untuk menjaga agar pemerintahan tetap berjalan di tahun mendatang tanpa adanya anggaran yang layak.

Pada tanggal 19 Desember lalu, komite gabungan yang terdiri dari anggota parlemen dari kedua kamar gagal mencapai kesepakatan mengenai RUU anggaran 2026 secara lengkap, sehingga memaksa PM Lecornu untuk mengupayakan undang-undang sementara agar pengeluaran, pengumpulan pajak dan pinjaman dapat terus berlanjut pada bulan Januari.

“Kantor perdana menteri mengatakan bahwa Lecornu akan bertemu dengan pejabat dari partai-partai selain sayap kanan dan sayap kiri ekstrem menjelang rapat kabinet di mana undang-undang perpanjangan masa berlaku akan disetujui sebelum dikirim ke parlemen,” lapor kantor berita Straits Times, Selasa (23/12).

Undang-undang tersebut, yang kemungkinan akan disetujui oleh para legislator pada tanggal 24 Desember, akan memberikan lebih banyak waktu untuk membahas anggaran tahun 2026 yang layak pada bulan Januari.

Investor dan lembaga pemeringkat sedang mengamati keuangan Prancis dengan cermat, mengingat negara tersebut memiliki defisit anggaran tertinggi di zona euro.

Anggota parlemen konservatif Philippe Juvin, yang telah mengarahkan anggaran 2026 melalui Dewan Perwakilan Rakyat, mengatakan bahwa ia memperkirakan teks lengkapnya akan disahkan pada awal Januari.

Juvin mengatakan kepada BFM TV bahwa ia berharap PM Lecornu akan menggunakan kekuasaan konstitusional khusus untuk memaksakan teks kompromi yang dapat diterima oleh para anggota parlemen Sosialis.

PM Lecornu sendiri telah berjanji untuk tidak menggunakan wewenang tersebut, dan jika ia melakukannya kemungkinan akan memicu mosi tidak percaya dari sayap kanan atau kiri garis keras, meskipun mosi tersebut akan gagal tanpa dukungan dari Partai Sosialis.

Pemerintahan minoritas PM Lecornu memiliki sedikit ruang gerak dalam Parlemen Prancis yang penuh perselisihan, di mana perdebatan anggaran telah menggulingkan tiga pemerintahan sejak Presiden Emmanuel Macron kehilangan mayoritasnya dalam pemilihan umum sela pada tahun 2024.

Prancis menggunakan undang-undang penundaan anggaran darurat pada tahun 2024 hingga anggaran tahun 2025 yang sebenarnya dapat disahkan pada bulan Februari, yang menurut pemerintah menelan biaya 12 miliar euro. ST/I-1