Besok, Menlu ASEAN Bahas Situasi Thailand-Kamboja di Kuala Lumpur

KKUALA LUMPUR - Malaysia, sebagai Ketua ASEAN 2025, akan menyelenggarakan Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN untuk membahas situasi terkini terkait konflik perbatasan Kamboja dan Thailand di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 22 Desember.

Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam keterangan resmi di Kuala Lumpur, Minggu, menyatakan pertemuan khusus ini diselenggarakan berdasarkan keputusan Perdana Menteri Malaysia, Kamboja, dan Thailand pada 11 Desember 2025.

Pertemuan Khusus itu akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan.

Pertemuan tersebut akan menyediakan wadah bagi para Menteri Luar Negeri ASEAN untuk bertukar pandangan mengenai situasi terkini antara Kamboja dan Thailand.

Selain itu juga untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil ASEAN untuk mendukung upaya-upaya yang sedang berlangsung menuju de-eskalasi dan penghentian permusuhan demi kepentingan perdamaian dan stabilitas antara kedua negara anggota ASEAN tersebut, serta kawasan yang lebih luas.

"Penyelenggaraan pertemuan khusus ini mencerminkan komitmen negara-negara anggota ASEAN terhadap persatuan dan solidaritas ASEAN, serta sentralitas ASEAN dalam menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan ini, sesuai dengan Piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC)," tulis keterangan Kemlu Malaysia.

Sebagai Ketua ASEAN, Malaysia menyatakan tetap berkomitmen kuat untuk memajukan dialog-dialog konstruktif dalam semangat ASEAN, dan dalam hal tersebut, untuk memfasilitasi kedua pihak agar terus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional, hubungan bertetangga yang baik, dan hidup berdampingan secara damai, serta kerja sama bilateral dan multilateral dalam upaya mencapai penyelesaian sengketa yang damai, adil, dan berkelanjutan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, otoritas Malaysia membatasi akses peliputan jurnalis dalam pertemuan itu karena sensitivitas isu yang dibahas.

Untuk sementara ini otoritas Malaysia hanya memperkenankan media resmi milik pemerintah Malaysia untuk melakukan peliputan, untuk tetap memastikan adanya pemberitaan visual dan faktual terkait pertemuan tersebut.