Menuju OECD, Indonesia Soroti Isu Lingkungan hingga Transformasi Digital

Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah merampungkan proses aksesi dalam rangka untuk dapat menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyambut kunjungan Deputy Secretary General OECD Amb.Frantisek Ruzicka, dalam rangka meninjau langsung percepatan aksesi Indonesia untuk persiapan technical review (tinjauan teknis).

“Pertemuan pagi ini, Indonesia melakukan update terhadap technical review dan hingga saat ini bidang utamanya adalah lingkungan, perdagangan dan ekonomi digital. Di bidang tersebut, didahulukan peninjauan mengingat kompleksitas dan peran pentingnya dalam membentuk ketahanan nasional untuk menghadapi tantangan global hari ini,” ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/12).

Dia menjelaskan, target keanggotaan Indonesia dalam OECD telah menjadi amanat Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Selain itu, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) No.30 Tahun 2025, yang menyesuaikan kementerian terkait dengan aksesi OECD.

“Indonesia membuat platform digital yang disebut INA OECD, untuk wadah koordinasi dan kolaborasi digital bagi Indonesia. Jadi, Indonesia, kita sudah menggunakan digital platform untuk mengaksesi OECD ini,” ujar Airlangga.

Ia memastikan bahwa progres aksesi Indonesia sangat visible, dan prioritas yang ditetapkan juga cocok, yang mana telah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh OECD.

“Di tengah ketidakpastian global, keanggotaan Indonesia di OECD diharapkan dapat menavigasi ketidakpastian atau kondisi multipolarisme global,” ujar Airlangga.

Dari sisi perdagangan, meskipun berbagai perang dagang masih terjadi, menurutnya, Indonesia dengan berbagai keanggotaan di ranah internasional termasuk Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), sangat diapresiasi termasuk oleh negara-negara lain.

“Indonesia betul-betul di lihat negara yang sangat visible di global. Dan visibility di global ini diikuti reformasi dan transformasi di ekonomi, dan arahan Presiden untuk selalu melakukan bottlenecking di birokratisasi dan transformasi,” ujarnya.

Airlangga mencontohkan, salah satu program prioritas di Indonesia yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilakukan dalam waktu cepat, yang mana sudah hampir 44 juta penerima dalam kurun waktu satu tahun.

“Aksesi Indonesia diharapkan bisa menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena tujuannya adalah kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera,” ujar Airlangga.