Apindo Ingatkan Pemerintah: Tanpa Transformasi, Ekonomi 2026 Hanya Jalan di Tempat

JAKARTA – Transformasi ekonomi bukan sekadar pilihan kebijakan, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan Indonesia mampu bersaing dalam dinamika ekonomi global yang berubah cepat.

Transformasi ini menuntut reformasi regulasi, peningkatan kualitas SDM, penguatan inovasi teknologi, serta investasi infrastruktur yang mampu menciptakan ekosistem usaha yang efisien.

Tanpa langkah terarah dan konsisten, perekonomian berisiko terjebak dalam stagnasi produktivitas dan rentan terhadap gejolak global.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai transformasi ekonomi perlu menjadi langkah strategis pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi pada 2026.

"Transformasi ekonomi perlu dipercepat. Hilirisasi telah menarik investasi besar dan ke depan harus diarahkan melalui kebijakan industri berbasis komoditas, klaster terintegrasi, riset, serta keterlibatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)," kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (8/12).

Lebih lanjut, Shinta menambahkan bahwa sektor digital dan hijau menjadi frontier pertumbuhan yang menuntut penguatan infrastruktur, regulasi adaptif, pembiayaan UMKM dan gig workers, serta percepatan investasi energi baru terbarukan (EBT) untuk ketahanan energi dan green jobs.

Selain itu, Apindo juga menyoroti program prioritas pemerintah yang harus dikawal agar memberi efek ganda (multiplier effect), termasuk hilirisasi, transisi digital dan transisi hijau, percepatan program 3 juta rumah, penguatan makan bergizi gratis (MBG), kesiapan koperasi desa/kelurahan merah putih, perluasan program magang nasional, hingga penguatan agenda ketahanan pangan dan energi.

Ia juga menyoroti perlunya reformasi regulasi dan ketenagakerjaan. Deregulasi teknis dan daerah dinilai perlu dilanjutkan untuk menurunkan biaya ekonomi dan mendorong investasi.

"Kebijakan ketenagakerjaan harus lebih selaras dengan struktur ekonomi melalui fokus pada sektor berelastisitas tinggi, perluasan pekerjaan formal, dan peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri," ujar Shinta.

Apindo pun menegaskan enam prasyarat strategis agar Indonesia dapat mencapai pertumbuhan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Shinta mengatakan hal pertama adalah penciptaan lapangan kerja berkualitas harus menjadi poros utama strategi ekonomi nasional.

Selanjutnya, bauran kebijakan fiskal-moneter harus dilakukan dengan menekankan stabilitas nasional yang dinamis, pemerataan manfaat pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

"Peningkatan efisiensi biaya usaha universal harus menjadi agenda struktural utama. Lalu, peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus diakselerasi melalui penguatan link and match antara pendidikan dan kebutuhan industri," kata Shinta.

Lebih jauh, pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari ekosistem rantai pasok industri perlu dipercepat melalui model close-loop ecosystem, serta menjaga kontinuitas partisipasi aktif dunia usaha.

"Dengan semangat Indonesia Incorporated, kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan prasyarat utama untuk memastikan perekonomian Indonesia mampu memasuki fase take-off dan bergerak menuju visi Indonesia Emas 2045," ujar Shinta.