Kasus Korupsi dan Pemerasan, KPK Agendakan Pemeriksaan Tersangka Kasus Klaten pada Kasus Pemalang

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten berinisial ALH untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif berinisial AW.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap ALH selaku Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah periode 2025–2026,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu (11/11).

Budi mengatakan pemeriksaan terhadap ALH diagendakan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Sebelumnya, KPK pada Selasa (10/11) memeriksa Pelaksana Tugas Bupati Pemalang berinisial N, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo S, Bupati Sorong Selatan PK, serta dua pihak swasta berinisial DP dan DAD sebagai saksi kasus tersebut.

Perkara tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 28 Juli 2026. Salah seorang yang ditangkap dalam operasi tersebut adalah Bupati Pemalang berinisial AW.

Pada 30 Juli 2026, KPK mengumumkan hasil OTT dan menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dua klaster dugaan pemerasan.

Klaster pertama adalah dugaan pemerasan oleh AW terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta. Dalam klaster itu, KPK menetapkan AW dan orang kepercayaannya, MH alias GH, sebagai tersangka.

KPK menduga AW melalui GH meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. GH diduga mengumpulkan uang hingga Rp1,98 miliar.

Klaster kedua adalah dugaan pemerasan terhadap AW yang melibatkan SBD dan ayahnya, LBS. SBD merupakan anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK.

KPK menduga SBD memberikan informasi terkait proses administrasi penanganan perkara kepada LBS. Informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan LBS untuk meminta uang kepada AW dengan menawarkan pengurusan perkara di KPK.