Luar Biasa, Nilai Tukar Petani Jatim Tertinggi di Pulau Jawa

SURABAYA - Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur (Jatim) mencapai 123,63 pada Oktober 2026 atau meningkat 2,12 persen dibandingkan September 2026 sebesar 121,07, sekaligus menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, peningkatan NTP tersebut menjadi sinyal positif bagi daya tukar hasil pertanian terhadap kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi petani.

“Kenaikan Nilai Tukar Petani Jawa Timur menjadi 123,63 dan menempati posisi tertinggi di antara lima provinsi di Pulau Jawa merupakan sinyal positif bagi perekonomian pertanian kita," ujarnya di Surabaya, Rabu (11/11).

"Namun, bagi kami, keberhasilan pembangunan pertanian tidak cukup hanya diukur dari tingginya produksi dan produktivitas. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana setiap peningkatan produksi mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih baik, memperkuat daya beli, serta meningkatkan kesejahteraan petani kita,” tegas Khofifah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan NTP Jawa Timur ditopang peningkatan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 2,49 persen, lebih tinggi dibandingkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,36 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan harga hasil pertanian yang diterima petani meningkat lebih cepat dibandingkan harga barang dan jasa yang dibayarkan untuk kebutuhan rumah tangga maupun biaya produksi.

Dalam perbandingan lima provinsi di Pulau Jawa, Jawa Timur menempati posisi pertama dengan NTP 123,63, disusul Jawa Tengah 122,82, Jawa Barat 121,91, Banten 114,42, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 114,33.

Dari sisi pertumbuhan bulanan, kenaikan Jawa Timur sebesar 2,12 persen juga menjadi yang tertinggi. Sementara Jawa Tengah naik 1,65 persen, Jawa Barat 1,14 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 0,44 persen, dan Banten 0,35 persen.

Penguatan NTP Jawa Timur ditopang tiga subsektor, yakni tanaman perkebunan rakyat yang meningkat 6,82 persen, hortikultura 5,03 persen, dan tanaman pangan 1,98 persen.

Khofifah menilai perkembangan tersebut menunjukkan penguatan daya tukar pada sejumlah kelompok usaha pertanian. Karena itu, peningkatan produktivitas perlu diikuti perbaikan kualitas hasil, efisiensi usaha, serta perluasan akses pasar.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendorong mekanisasi dan pemanfaatan teknologi, penguatan kelembagaan petani, serta peningkatan akses terhadap sarana produksi, pembiayaan, dan pasar untuk memperkuat kapasitas produksi dan daya saing pertanian.

Selain itu, hilirisasi hasil pertanian dan pengembangan kemitraan usaha terus diperkuat agar petani memperoleh nilai tambah dari proses pengolahan hingga pemasaran komoditas.

Khofifah menegaskan, posisi Jawa Timur sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional harus diiringi peningkatan kesejahteraan petani.

“Jawa Timur memiliki tanggung jawab besar sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional. Karena itu, menjaga keberlanjutan produksi harus berjalan beriringan dengan upaya memastikan petani memperoleh manfaat ekonomi yang semakin baik," katanya.