Tiga Ton Beras Diberikan Bagi 300 Anak Berisiko Stunting

KOTA BIMA -- Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyalurkan tiga ton beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada 300 anak dari keluarga berisiko stunting untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan dan perbaikan gizi.

Wali Kota Bima A. Rahman mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat penanganan stunting melalui peningkatan akses pangan bagi keluarga yang membutuhkan.

"Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian dalam masa pertumbuhan," katanya saat penyaluran bantuan di Puskesmas Paruga, Kota Bima, Senin.

Menurut dia, penanganan stunting tidak cukup mengandalkan bantuan pangan, tetapi membutuhkan pemenuhan gizi seimbang, pelayanan kesehatan, pemantauan pertumbuhan anak, serta perbaikan pola asuh dan sanitasi.

Karena itu, perangkat daerah, puskesmas, kader posyandu, camat, dan lurah diminta memperkuat pendampingan terhadap keluarga sasaran secara berkelanjutan.

"Penanganan stunting membutuhkan kerja bersama, mulai dari pemenuhan gizi, pelayanan kesehatan, pemantauan pertumbuhan di posyandu, hingga penyediaan sanitasi dan lingkungan yang sehat," ujarnya.

Rahman menambahkan Pemkot Bima akan mengoptimalkan program penanganan stunting pada 2027 melalui pemutakhiran data penerima agar intervensi lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Gufran menjelaskan bantuan beras premium tersebut bersumber dari CPP yang dibiayai melalui APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2026.

Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras, dengan sebaran masing-masing 100 anak di wilayah pelayanan Puskesmas Mpunda, Paruga, dan Asakota.

"Pemberian bantuan pangan ini bertujuan membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga sekaligus meningkatkan akses pangan bagi keluarga yang memiliki anak berisiko stunting," katanya.

Ia menjelaskan penerima manfaat ditetapkan berdasarkan data nama dan alamat yang dihimpun melalui Dinas Kesehatan, puskesmas, serta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

Pendataan dan verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan disalurkan sesuai jumlah dan menjangkau keluarga yang menjadi sasaran program.

Selain penyaluran beras, pemerintah daerah mendorong edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) guna meningkatkan pemahaman orang tua mengenai kebutuhan gizi anak.

Gufran mengatakan pelaksanaan program tersebut melibatkan koordinasi lintas sektor, termasuk Dinas Kesehatan, TP PKK, perangkat daerah terkait, dan petugas pelayanan kesehatan di tingkat kelurahan.

Pemerintah Kota Bima akan mengevaluasi ketepatan sasaran bantuan dan memperbarui data penerima sebagai dasar penguatan intervensi pangan serta penanganan stunting pada program berikutnya.